Pemerintah Diminta Ambil Langkah Nyata Terkait Aneksasi Tepi Barat Palestina oleh Israel

Kompas.com - 12/06/2020, 11:31 WIB
Seniman mural Palestina membuat pesan melawan virus corona di Rafah, Selatan Jalur Gaza, 29 Maret 2020. Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona menjadi insipirasi seniman grafiti untuk memberikan peringatan dan motivasi bagi warga dalam menghadapi virus tersebut. AFP/MOHAMMED ABEDSeniman mural Palestina membuat pesan melawan virus corona di Rafah, Selatan Jalur Gaza, 29 Maret 2020. Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona menjadi insipirasi seniman grafiti untuk memberikan peringatan dan motivasi bagi warga dalam menghadapi virus tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Delegasi Parlemen Indonesia Untuk Palestina DPR RI Syahrul Aidi Maazat meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas atas upaya aneksasi atau pengambilan paksa wilayah Tepi Barat (Yudea) Palestina oleh Israel.

"Presiden Indonesia harus lebih tegas bersikap dan tidak hanya mengirimkan surat-surat formalitas yang sudah dilakukan sebelumnya," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2020).

Menurut Syahrul, seharusnya ada tindakan nyata dari Indonesia terkait upaya aneksasi tersebut. Mengingat Indonesia termasuk negara dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak.

Baca juga: Delegasi Parlemen Indonesia Kecam Keras Upaya Aneksasi Tepi Barat oleh Israel

Ia menambahkan, aneksasi ini bisa menjadi momen Jokowi ambil bagian dalam upaya perdamaian dunia.

"Indonesia mempunyai hutang masa lalu kepada Palestina sebagai negara yang mengakui kedaulatan RI. Sudah seharusnya kita membalas lebih daripada itu," ujarnya.

"Dengan salah satu negara mayoritas muslim terbanyak di dunia, Indonesia mempunyai seruan strategis untuk mengupayakan perdamaian Israel dan Palestina," sambung dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menambahkan, aneksasi ini bisa menjadi momen Jokowi bertindak nyata dalam upaya perdamaian dunia.

Baca juga: Menlu Retno Surati 30 Negara Terkait Penolakan Aneksasi Israel di Tepi Barat

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah mengirim surat kepada 30 negara sahabat untuk menolak rencana aneksasi atau pengambilan paksa wilayah Yudea oleh Israel.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah melalui telekonferensi, Rabu (10/6/2020).

"Ibu Menteri Luar negeri telah mengirimkan surat kepada 30 negara sahabat untuk menarik perhatian negara tersebut," kata Faizasyah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X