Mendagri Minta Calon Kepala Daerah Tak Angkat Isu Suku dan Agama pada Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta calon kepala daerah tak mengangkat isu-isu primordial dalam kontestasi Pilkada 2020.

Isu primordial yang Tito maksud seperti masalah suku, keagamaan, kekeluargaan, dan kekerabatan.

Alih-alih mengangkat isu tersebut, Tito mendorong calon kepala daerah fokus pada isu kesehatan dan ekonomi.

“Kita bisa menekan isu-isu primordial masalah suku, kekeluargaan, kekerabatan, termasuk masalah keagamaan yang kadang-kadang muncul pada saat kontestasi pemilukada," kata Tito melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: KPU Sebut Menkeu Teken Anggaran Tambahan Pilkada Rp 1,02 Triliun

"Kita kecilkan, kita angkat isu yang lebih penting, yaitu masalah kesehatan dan ekonomi,” kata dia. 

Tito mengatakan, adu gagasan soal penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi menjadi hal yang strategis mengingat Pilkada 2020 dilaksankan pada masa pandemi.

Menurut Tito, dibandingkan membahas isu primordial, menyoal penanganan Covid-19 lebih menunjukkan kemampuan calon kepala daerah dalam menghadapi situasi krisis.

“Tolong ini nanti mengenai isu tentang Covid ini yang lebih baik kita angkat, isu-isu mengenai Covid dan efektivitas dari para konsestan baik petahana maupun non-petahana itu diangkat untuk menangani Covid dan dampaknya," ujar Tito.

Ia menyebut, diangkatnya isu kesehatan dan ekonomi sebagai upaya pemulihan dari Covid-19 tak lantas menguntungkan calon kepala daerah petahana.

Sebaliknya, isu tersebut bakal menguji sejauh mana kandidat mampu melakukan terobosan dan inovasi dalam menangani pandemi.

“Mohon maaf belum tentu petahana akan diuntungkan, ini bisa jadi justru akan jadi amunisi bagi kontestan lawan untuk menaikkan isunya,” kata dia. 

Baca juga: Mendagri: Zona Lintas Batas Indonesia-Timor Leste di NTT Akan Dijadikan Sentra Ekonomi

Tito pun meminta semua pihak ikut menyukseskan Pilkada Serentak 2020.

Ia mengingatkan bahwa pilkada tahun ini bakal digelar dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Mari bekerja, semua pihak termasuk masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan dalam tatanan baru kehidupan yang beradaptasi dengan Covid,” kata dia. 

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan dimulai pada Senin (15/6/2020).