Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU HIP, PKS Minta Dibatalkan

Kompas.com - 18/06/2020, 16:59 WIB
Suasana rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJASuasana rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna DPR yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021 diwarnai interupsi tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Anggota Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, meminta pembahasan RUU HIP agar dibatalkan.

Menurut dia, pembatalan pembahasan merupakan respons terbaik atas berbagai kritik terhadap RUU HIP. Apalagi, kata dia, pemerintah menunda untuk membahas RUU HIP.

"Pemerintah sudah menyatakan menunda pembahasan RUU ini. Saya bangga dan saya bahagia. Tentunya kita harus bijak menyikapi ini, alangkah lebih baik batalkan saja RUU ini," kata Aboe Bakar dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: PP Muhammadiyah Minta DPR dan Pemerintah Cabut RUU HIP

Aboe Bakar mengatakan, sebaiknya DPR juga fokus melaksanakan tugas dan fungsinya terkait penanganan Covid-19.

Ia menilai pembatalan pembahasan RUU HIP akan membuat publik lebih tenang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini akan mengurangi gejolak dan tentu berdampak baik terhadap imun masyarakat menghadapi Covid-19 ini. Semoga masukan rakyat bisa kita terima dan kita sensitif sebagai member of parliament," tuturnya.

Usul Aboe Bakar kemudian ditanggapi anggota Fraksi PDI-P Aria Bima.

Aria menolak jika RUU HIP dibatalkan. Alasannya, RUU HIP telah disetujui dalam rapat paripurna DPR sebagai RUU inisiatif DPR.

Menurut Aria, usulan pembatalan harus melihat prosedur dan tata cara perundangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan Sangat Mendesak

Komnas HAM Sebut Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan Sangat Mendesak

Nasional
Menkes Akui Tenaga Kesehatan Banyak Terkena Covid-19, Mayoritas OTG dan Gejala Ringan

Menkes Akui Tenaga Kesehatan Banyak Terkena Covid-19, Mayoritas OTG dan Gejala Ringan

Nasional
2,9 Persen atau Lebih dari 59.000 Balita di Indonesia Positif Covid-19

2,9 Persen atau Lebih dari 59.000 Balita di Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Menkes Minta Semua Kamar IGD Jadi Ruang Isolasi, Layanan Pasien Pindah ke Tenda

Menkes Minta Semua Kamar IGD Jadi Ruang Isolasi, Layanan Pasien Pindah ke Tenda

Nasional
Pemerintah Diminta Buka Draf RKUHP

Pemerintah Diminta Buka Draf RKUHP

Nasional
Status Pandemi RI Diprediksi Paling Cepat Dicabut Pertengahan 2022, asalkan...

Status Pandemi RI Diprediksi Paling Cepat Dicabut Pertengahan 2022, asalkan...

Nasional
Kontras Ungkap Tiga Faktor Penyebab Maraknya Praktik Penyiksaan di Indonesia

Kontras Ungkap Tiga Faktor Penyebab Maraknya Praktik Penyiksaan di Indonesia

Nasional
145 Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Pulang ke Indonesia

145 Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Pulang ke Indonesia

Nasional
Komnas HAM: Praktik Penyiksaan di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Komnas HAM: Praktik Penyiksaan di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

Nasional
Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Nasional
Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Nasional
Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Nasional
Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X