Politisi, Relawan, hingga Eks Pemred Harian Kompas Diajukan Jokowi Jadi Dubes

Kompas.com - 16/06/2020, 11:48 WIB
Seorang WNI berjalan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (17/3/2020). Sejumlah layanan di KBRI KL terpaksa dihentikan untuk sementara waktu setelah Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengumumkan bahwa pemerintah Malaysia memutuskan untuk melaksanakan lockdown (Perintah Kawalan Pergerakkan) mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020 di seluruh negara bagian dalam rangka mengatasi penyebaran wabah COVID-19. ANTARA FOTO/RAFIUDDIN ABDUL RAHMSeorang WNI berjalan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (17/3/2020). Sejumlah layanan di KBRI KL terpaksa dihentikan untuk sementara waktu setelah Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengumumkan bahwa pemerintah Malaysia memutuskan untuk melaksanakan lockdown (Perintah Kawalan Pergerakkan) mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020 di seluruh negara bagian dalam rangka mengatasi penyebaran wabah COVID-19.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajukan 31 nama calon duta besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Uji kepatutan dan kelayakan terhadap para dubes dilakukan Komisi I DPR pada Selasa (16/6/2020) hari ini.

Dari 31 nama yang diajukan, pejabat karier Kementerian Luar Negeri mendominasi. Namun, ada juga nama-nama non-karier yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk politisi dan relawan pendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ada nama Heri Akhmadi yang diajukan sebagai dubes Jepang merangkap Federasi Mikronesia.

Baca juga: DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan 15 Calon Dubes

Heri adalah politisi senior partai banteng yang sudah tiga periode duduk di Senayan, yakni pada 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014. Ia juga sempat menjabat Kepala Balitbang DPP PDI-P pada 2015-2020.

Selanjutnya dari Partai Golkar, ada Roem Kono yang diajukan menjadi dubes RI untuk Bosnia Herzegovina.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Roem kono menjadi anggota DPR sejak 2009-2014, kemudian 2014-2019. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Golkar.

Kemudian, dari Partai Bulan Bintang (PBB) ada Sukmo Harsono yang menjadi Dubes RI di Republik Panama merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua. Saat ini Sukmo menjabat wakil ketua umum di PBB.

Baca juga: Jokowi Ajukan 31 Calon Dubes ke DPR, Ini Nama-namanya...

Terakhir, dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ada Iwan Bogananta yang diajukan sebagai calon dubes RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Mekedonia. Saat ini Iwan menjabat sebagai bendahara umum di PKPI.

Selain itu, ada juga pendukung Jokowi pada pilpres lalu yang tak tergabung dalam parpol.

Salah satunya mantan Menteri Perdagangan M Luthfi yang menjadi calon dubes RI di Amerika Serikat.

Saat Pilpres 2019, Luthfi aktif dalam kelompok Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas). Di organisasi itu Luthfi menjabat sebagai dewan pengarah.

Baca juga: Surpres Dibacakan, Calon Dubes Untuk Negara Sahabat Dibahas Komisi I

Ada juga Hildi Hamid yang saat Pilpres 2019 menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di Kalimantan Barat. Hildi diajukan menjadi dubes untuk Republik Azerbaijan.

Selain itu, ada pula nama Suryopratomo yang merupakan eks Direktur Pemberitaan Metro TV. Sebelum bergabung dalam perusahaan media milik Surya Paloh ini, Suryopratomo merupakan Pimpinan Redaksi Harian Kompas

Berikut daftar 31 calon duta besar yang diajukan Jokowi ke DPR

1. Drs. Chalief Akbar Tjandraningrat, calon dubes LBBP RI untuk Republik Rakyat Aljazair, berkedudukan di Alger.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Nasional
57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.