Surpres Dibacakan, Calon Dubes Untuk Negara Sahabat Dibahas Komisi I

Kompas.com - 15/06/2020, 16:19 WIB
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, usai berdiskusi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19, Doni Monardo di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (8/5/2020) Dok. Humas DPR RI Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, usai berdiskusi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19, Doni Monardo di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (8/5/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, pimpinan DPR telah menerima Surat Presiden ( Surpres) bernomor R26/Pres/05/2020/ tanggal 22 Mei 2020 tentang permohonan dan pertimbangan bagi calon duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat.

Hal ini dibacakan Cak Imin dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan IV 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020) siang.

"Surat Presiden bernomor R26/Pres/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat," kata Muhaimin.

Baca juga: Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari 7 Dubes Negara Sahabat, Protokol Kesehatan Diterapkan

Kendati demikian, Muhaimin tidak menyebutkan nama-nama calon duta besar yang diajukan Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, pembahasan calon duta besar ini bersifat rahasia sesuai tata tertib DPR.

"Surat pencalonan duta besar RI untuk negara sahabat yang disampaikan Presiden kepada DPR, dan pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapur terdekat, tanpa menyebut nama dan penerima. Lalu, Rapat paripurna DPR menugaskan komisi terkait untuk membahasnya secara rahasia," ujar dia.

Muhaimin mengatakan, hasil pembahasan calon duta besar oleh komisi terkait, harus disampaikan kepada pimpinan DPR.

"Pimpinan DPR kemudian menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada presiden secara rahasia," ucap dia.

Lebih lanjut, Muhaimin meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir terkait mekanisme pembahasan surat presiden tersebut.

Baca juga: Bertemu Dubes Korsel, Mendagri Diskusi soal Penyelenggaraan Pemilu Saat Pandemi

Muhaimin juga meminta persetujuan agar pembahasan calon duta besar untuk negara sahabat dibahas di Komisi I DPR.

"Saya ingin menambah persetujuan untuk menindaklanjuti surat presiden ini, kita tunjuk komisi I untuk membahas surat dari presiden," kata Muhaimin.

"Setuju?," Tanya Muhaimin

"Setuju," jawab seluruh anggota yang hadir.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Nasional
Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Nasional
Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Nasional
Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X