Kompas.com - 15/06/2020, 16:19 WIB
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, usai berdiskusi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19, Doni Monardo di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (8/5/2020) Dok. Humas DPR RI Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, usai berdiskusi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19, Doni Monardo di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (8/5/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, pimpinan DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) bernomor R26/Pres/05/2020/ tanggal 22 Mei 2020 tentang permohonan dan pertimbangan bagi calon duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat.

Hal ini dibacakan Cak Imin dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan IV 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020) siang.

"Surat Presiden bernomor R26/Pres/05/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat," kata Muhaimin.

Baca juga: Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari 7 Dubes Negara Sahabat, Protokol Kesehatan Diterapkan

Kendati demikian, Muhaimin tidak menyebutkan nama-nama calon duta besar yang diajukan Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, pembahasan calon duta besar ini bersifat rahasia sesuai tata tertib DPR.

"Surat pencalonan duta besar RI untuk negara sahabat yang disampaikan Presiden kepada DPR, dan pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapur terdekat, tanpa menyebut nama dan penerima. Lalu, Rapat paripurna DPR menugaskan komisi terkait untuk membahasnya secara rahasia," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Muhaimin mengatakan, hasil pembahasan calon duta besar oleh komisi terkait, harus disampaikan kepada pimpinan DPR.

"Pimpinan DPR kemudian menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada presiden secara rahasia," ucap dia.

Lebih lanjut, Muhaimin meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir terkait mekanisme pembahasan surat presiden tersebut.

Baca juga: Bertemu Dubes Korsel, Mendagri Diskusi soal Penyelenggaraan Pemilu Saat Pandemi

Muhaimin juga meminta persetujuan agar pembahasan calon duta besar untuk negara sahabat dibahas di Komisi I DPR.

"Saya ingin menambah persetujuan untuk menindaklanjuti surat presiden ini, kita tunjuk komisi I untuk membahas surat dari presiden," kata Muhaimin.

"Setuju?," Tanya Muhaimin

"Setuju," jawab seluruh anggota yang hadir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Nasional
Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.