Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Pemerintah Soal Rasio Uji Spesimen dengan Populasi

Kompas.com - 12/06/2020, 18:46 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengakui bahwa rasio antara uji spesimen dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia masih rendah.

Data Worldometer yang diakses pada Jumat (12/6/2020) mencatat, terdapat 1.752 tes dari setiap satu juta orang di Indonesia.

Hingga Jumat pukul 12.00 WIB, 478.953 spesimen dari 302.147 orang telah diperiksa di Indonesia.

Namun, Yuri berdalih, setiap daerah di Indonesia memiliki ancaman yang berbeda.

"Dari jumlah spesimen yang kita update, kalau dihitung jumlah orang yang dites, kalau kita menghitung seluruh angka nasional, per satu juta penduduk, sedikit nilainya," kata Yuri dalam siaran langsung di akun Youtube BNPB, Jumat.

Baca juga: UPDATE: 15.333 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Total 478.953 Spesimen

"Namun, kita pahami bersama bahwa tiap-tiap daerah memiliki ancaman epidemiologi yang berbeda," sambung dia.

Ia lalu membandingkannya dengan negara lain. Yuri menuturkan, Korea Selatan melakukan 20.810 tes per satu juta penduduk.

Kemudian, Malaysia melakukan 19.120 tes per satu juta penduduk, serta Vietnam melakukan 2.827 tes per satu juta penduduk.

Yuri lalu membandingkannya dengan data di DKI Jakarta, yang menurutnya menunjukkan bahwa pemerintah telah menangani pandemi dengan baik.

"Jika angka kita ini kita analogikan dengan apa yang telah dilakukan pemerintah DKI, maka kita lihat per satu juta penduduk di DKI pemeriksaan sudah dilaksanakan sebanyak 17.954 orang," ujar dia.

"Artinya angka ini sebenarnya tidak mengesankan bahwa kita tidak menangani dengan baik," imbuh dia.

Hasil tersebut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemeriksaan secara masif.

Baca juga: DKI Catat Kasus Covid-19 Tertinggi Gara-gara Uji Spesimen Menumpuk Awal Pekan, Benarkah?

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dibatasi oleh selat dan laut sehingga ancaman setiap daerah berbeda-beda.

Maka dari itu, Yuri mengatakan, tidak dapat dibandingkan dengan negara daratan dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding Indonesia.

Menurut dia, pemerintah telah melakukan upaya yang sama dengan negara lain, khususnya di daerah dengan ancaman tinggi.

"Tetapi bagaimana kita menangani daerah dengan ancaman epidemi yang tinggi, kita sebenarnya sudah melakukan sesuatu yang sama dengan mereka," ucap Yuri.

Pemerintah pun mengaku akan terus melakukan upaya pemeriksaan tersebut pada daerah dengan ancaman yang sama seperti Jakarta, misalnya Surabaya dan Makassar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com