Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi VI: PLN Kurang Sosialisasi soal Tagihan Listrik, Masyarakat Jadi Kaget

Kompas.com - 12/06/2020, 17:09 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, PT PLN kurang menyosialisasikan penghitungan penagihan listrik kepada pelanggan.

Akibatnya, banyak pelanggan yang mengeluhkan tagihan listrik tiba-tiba melonjak.

"Seharusnya PLN kalau sudah tahu tagihan pemakaian akan naik, disosialisasikan sebelum tagihan dicetak, sehingga masyarakat tidak kaget. Sosialisinya kurang," kata Andre saat dihubungi, Jumat (12/6/2020).

Baca juga: Ketua MPR Minta PLN Transparan Soal Data Pemakaian Listrik

Menurut Andre, Komisi VI telah berkomunikasi dengan pihak PT PLN dan mendapatkan penjelaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik.

Namun, kenaikan tagihan listrik pada Juni merupakan hitungan rata-rata tagihan pada tiga bulan terakhir.

"Itu yang menyebabkan masyarakat protes, karena merasa tagihan naik," ucap dia. 

Andre pun mengatakan, Komisi VI telah meminta agar PLN memberikan relaksasi pembayaran tagihan listrik selama 6 bulan.

"PLN memberikan relaksasi 3 bulan. Kami sudah minta agar relaksasi 6 bulan," ujar Andre.

Selain itu, menurut Andre, Komisi VI juga meminta PLN melakukan digitalisasi meteran listrik yang dapat dicek secara realtime oleh pelanggan.

Baca juga: Lonjakan Tagihan Listrik, Anggota Komisi VI Minta PLN Jelaskan Rincian Penyesuaian Tagihan Ke Masyarakat

Menurut dia, hal ini demi transparansi tagihan listik yang dibebankan PLN kepada pelanggan.

"Ke depan harus ada digitalisasi meteran. Jadi petugas tidak perlu ke rumah-rumah. Pihak PLN bisa mengecek realtime, masyarakat juga bisa cek sehingga tidak ada kecurigaan menaikkan tarif diam-diam bersama pemerintah," ucap dia. 

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, membantah ada kenaikan tarif listrik. Menurut dia, kenaikan tagihan listrik pada Juni merupakan hitungan rata-rata tagihan pada 3 bulan terakhir.

"Tidak ada kenaikan tarif listrik, tapi memang ada kenaikan konsumsi listrik selama kebijakan PSBB yang dihitung menggunakan skema rata-rata tiga bulan sebelumnya," kata Bob, dilansir Antara, Sabtu (6/6/2020).

Baca juga: Tagihan Listrik di Banten Membengkak, Ini Penjelasan PLN

Selain itu, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia menjelaskan, naiknya tagihan listrik konsumen karena konsumsi listrik yang meningkat selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Secara teknis PT PLN Persero juga telah menjelaskan faktor yang menyebabkan tarif listrik menjadi tinggi selama PSBB," kata Angkie, dilansir Antara, Senin (8/9/2020).

PLN selalu menyebutkan bahwa kenaikan tagihan listrik ini karena tingginya penggunaan selama beraktivitas di rumah pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, karena aktivitas yang dimulai sejak dinihari pada Ramadhan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com