Kompas.com - 10/06/2020, 19:22 WIB
Tentara Israel saat memasuki wilayah Ramallah di Tepi Barat, pada Senin (10/12/2018), satu hari setelah insiden penembakan yang melukai tujuh orang di Ofra. AFP / ABBAS MOMANITentara Israel saat memasuki wilayah Ramallah di Tepi Barat, pada Senin (10/12/2018), satu hari setelah insiden penembakan yang melukai tujuh orang di Ofra.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras rencana aneksasi atau pengambilan paksa Tepi Barat (Yudea) Palestina oleh Israel.

"Indonesia dalam beberapa kesempatan sudah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri, mengecam keras dan menolak rencana aksi rencana aneksasi di Tepi Barat oleh Israel," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah melalui telekonferensi, Rabu (10/6/2020).

Menurut Faizasyah, rencana tersebut ilegal dan bertentangan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional.

"Rencana tersebut juga mengancam stabilitas dan keamanan kawasan serta semakin menjauhkan penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara," ujarnya.

Baca juga: Jika Israel Caplok Tepi Barat, Palestina Akan Umumkan Kemerdekaan

Sebelumnya diberitakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, dia ingin pemerintahan barunya bisa menegakkan kedaulatan di permukiman Tepi Barat.

Dalam pernyataannya, Netanyahu menerangkan mereka harus menerapkan hukum dan menuliskan lagi bab hebat dalam sejarah Zionisme mereka.

"Teritori itu merupakan milik negara Yahudi yang lahir dan tumbuh di sana," ujar sang PM Israel menyikapi isu permukiman Yahudi di teritori Palestina.

Benjamin Netanyahu mengklaim, langkah pendudukan Tepi Barat bakal semakin mendekatkan mereka dengan perdamaian, sebagaimana dikutip dari AFP Minggu (17/5/2020).

Pemerintahan baru Netanyahu, bekerja sama dengan rivalnya, mantan panglima militer Benny Gantz, dilantik pada Minggu petang waktu setempat.

Baca juga: Rencana Pencaplokan Tepi Barat, Palestina Ancam Batalkan Perjanjian dengan AS dan Israel

Dua politisi yang saling bersaing sepanjang satu tahun terakhir itu mempunyai kesepakatan, di mana mereka bisa mengajukan lagi isu aneksasi.

Langkah tersebut tidak hanya memantik kecaman internasional, namun juga dari Tepi Barat, rumah abgi tiga juta orang Palestina.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Nasional
Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Waketum Golkar: Hasil Kerja Serius Kader

Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Waketum Golkar: Hasil Kerja Serius Kader

Nasional
Terlihat Serupa, Ini Bedanya Seragam Satpam yang Baru dengan Polisi

Terlihat Serupa, Ini Bedanya Seragam Satpam yang Baru dengan Polisi

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Nasional
Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Nasional
Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Nasional
250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

Nasional
Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Nasional
Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Nasional
Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Nasional
Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Nasional
Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Nasional
Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Nasional
Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Nasional
Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X