Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Pulihkan Ekonomi Akibat Pandemi, Menko Airlangga: Harus Restart Engine Ekonomi

Kompas.com - 10/06/2020, 13:59 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hampir seluruh sektor perekonomian menurun antara 50 persen hingga 20 persen selama masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, dia menyebut ada pula sektor yang masih positif, seperti sektor pangan dan kesehatan.

“Sektor yang paling baik adalah pangan, kesehatan dan kelapa sawit atau produksi minyak nabati. Sementara yang lain semuanya berada di bawah,” tuturnya.

Untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional, Airlangga menyatakan perlu dilakukan restart engine ekonomi.

Baca juga: Politisi Golkar: Jakarta Harus Siap Masuk Fase New Normal, Jangan Sampai Pandemi Ekonomi

"Hal tersebut diperlukan agar kita bisa menahan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menahan kondisi masyarakat yang berada di near poor (dekat dengan garis kemiskinan) menjadi poor (miskin),” ungkapnya, dalam keterangan tertulisnya Rabu (10/6/3030).

Menteri yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini melanjutkan, kondisi perekonomian Indonesia sebenarnya sudah mendapatkan kepercayaan di mata pasar.

Menurutnya, indikator perekonomian Indonesia saat ini positif. Misalnya, penerbitan obligasi oleh Hutama Karya yang ratingnya rendah karena dijamin pemerintah. Hal ini pun menunjukkan beberapa hal penting.

“Pertama, ini berarti kepercayaan terhadap surat utang kita positif. Kedua pasar modal sudah mulai rebound dan ketiga currency kita relatif cukup kuat,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dari segi makro ekonomi, Airlangga juga melihat kepercayaan pasar terhadap Indonesia dan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah adalah positif.

Baca juga: Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

“Kita harus menjaga perekonomian nasional dan mengutamakan produksi nasional dan menjaga daya beli masyarakat agar jangan dimanfaatkan oleh importir yang akan menguntungkan negara lain,” tuturnya.

Untuk itu, dia pun menyebut, pelaksanaan normal baru yang dijalankan pemerintah di sejumlah daerah di Tanah Air pekan ini diharapkan menjadikan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

“Masyarakat produktif dan aman dari Covid-19, pertama, ini berarti masyarakat produktif yang memutus mata rantai covid-19,” katanya.

Kedua, lanjutnya, produktif dalam memutus mata rantai agar angka PHK agar tidak semakin tinggi, sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa terdorong.

Baca juga: Jokowi Minta Pemda Tak Sembarangan Putuskan Berlakukan New Normal

Dia mengaku, pada Januari hingga Februari 2020, perekonomian nasional dalam kondisi relatif lebih baik dari negara-negara lain. Namun setelah memasuki pandemi Covid-19, perekonomian menurun.

Lewat pemberlakukan normal baru diharapkan kondisi perekonomian membaik seperti yang sudah dilakukan beberapa negara lain.

“Kita harus banyak belajar dari negara yang sudah mendahului kita, seperti Korea Selatan, China, dan Italia,” lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com