Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyaluran BLT Dana Desa di 6 Provinsi Ini Belum Capai 50 Persen

Kompas.com - 02/06/2020, 16:10 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di enam provinsi belum mencapai 50 persen.

Enam provinsi tersebut adalah adalah Banten, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

BLT dana desa diberikan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. 

"Di bawah 50 persen misalnya Banten itu baru 20 persen, NTT 44 persen, Maluku 44 persen, kemudian Maluku Utara 42 persen, Papua 20 persen, Papua Barat 44 persen, ini yang daerah-daerah yang di bawah 50 persen," kata Abdul Halim dalam telekonferensi, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Aksi Babinsa Gendong Nenek dan Penderita Stroke untuk Mengambil BLT

Abdul Halim mengungkapkan ada beberapa faktor penyebab BLT di kawasan Banten belum tersalurkan hingga 50 persen.

Salah satunya terjadi karena masalah singkronisasi data yang belum turun dari pemerintah kabupaten (Pemkab).

"Ada juga kasus karena dana desa baru masuk ke RK Des karena keterlambatan terbitnya Perbup (Peraturan Bupati) tentang pengalokasian dana ke masing-masing desa," ujarnya.

Faktor selanjutnya adalah bantuan sosial (Bansos) provinsi maupun kabupaten belum disalurkan ke masyarakat.

Ia pun menyarankan agar BLT dana desa disalurkan terlebih dahulu tanpa harus menunggu dana lainnya sampai ke tangan masyarakat.

"Tapi langkah berikutnya adalah sampaikan ke Pemkab bahwa BLT dana desa telah disalurkan sehingga Pemkab-lah yang harus menyesuaikan sinkronisasinya," ujarnya.

Baca juga: Ada 26 Kabupaten/Kota yang Belum Salurkan BLT Dana Desa

"Jadi yang sudah masuk di dalam data BLT desa dan sudah salur jangan dikasih Bansos apapun," lanjut dia.

Sedangkan provinsi lainnya, seperti NTT belum mencapai 50 persen karena permintaan dari pemerintah setempat untuk menunda sementara pemberian BLT Dana Desa.

Sedangkan faktor lainnya seperti di kawasan Papua dan Papua Barat terkendala masalah komunikasi. "Papua dan Papua Barat ini lebih banyak faktor komunikasi," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Nasional
Disebut Minta Program  Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Disebut Minta Program Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Nasional
Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus 'Vina Cirebon'

Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Nasional
Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Nasional
Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi 'Online'

Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi "Online"

Nasional
Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Nasional
Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Nasional
Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi ke Dewan Pengawas

Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi ke Dewan Pengawas

Nasional
Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Nasional
Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Nasional
Gelar 'SMS Blast' Bahaya Judi 'Online', Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Gelar "SMS Blast" Bahaya Judi "Online", Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Nasional
Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Nasional
Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Nasional
Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com