PP Muhammadiyah: Kesenjangan Ekonomi Jadi Persoalan Serius

Kompas.com - 09/06/2020, 14:42 WIB
Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Muti di kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN)  Tangerang, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Muti di kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tangerang, Kamis (19/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa kesenjangan ekonomi merupakan persoalan yang masih banyak terjadi di Indonesia.

"Kita melihat kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan yang serius. Persoalan kesenjangan sosial menjadi sesuai yang sangat kasat mata," kata Mu'ti dalam diskusi online Peringatan Bulan Bung Karno bertajuk 'Pancasila dan Keadilan Sosial', Selasa (9/6/2020).

"Kita melihat ada kesenjangan antara kawasan dan kita melihat ada kesenjangan antara golongan," sambung dia.

Baca juga: Kesenjangan Sosial dan Beragam Kisah Lockdown di India akibat Corona

Masalah selanjutnya, lanjut Mu'ti, adalah ketidakadilan di bidang hukum serta politik dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kebebasan berpendapat juga masih menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia.

"Dalam situasi di mana kita ini sudah merdeka, kita masih melihat bangsa ini sebagian masih hidup dalam ketakutan," ujar dia.

"Bahkan kemudian mereka ini juga ketakutan karena belun adanya jaminan rasa aman dan ketakutan karena bebagai macam persoalan," lanjut Mu'ti.

Baca juga: Bertemu Rektor, Wapres Minta UI Berperan Turunkan Kesenjangan Desa-Kota

Ia juga menilai saat ini demokrasi Indonesia dimaknai sangat sempit oleh semua pihak.

Menurut Mu'ti, demokrasi di Indonesia justru sering dijadikan sebagai alat kekuasaan, formalitas dan prosedur untuk mendapatkan kekuasaan dengan kekuatan mayoritas.

"Ini saya kira menjadi tantangan kita bersama-sama," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X