Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bansos Belum Tepat Sasaran, Istana Sebut Jadi Perhatian Serius Presiden

Kompas.com - 08/06/2020, 16:44 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengakui distribusi bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 belum tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Fadjroel menanggapi survei Indikator Politik Indonesia.

Dalam survei itu, mayoritas responden atau 60,3 persen menyatakan distribusi bansos tak tepat sasaran. Fadjroel pun memastikan bahwa hal itu akan menjadi catatan serius bagi Presiden.

"Catatan-catatan dari masyarakat terkait kebijakan yang belum ideal menjadi perhatian sangat serius Presiden. Seperti program bantuan sosial yang masih belum terdistribusi secara tepat," kata Fadjroel, Senin (8/6/2020).

Baca juga: Survei: Mayoritas Nilai Bansos Pemerintah Pusat Tak Tepat Sasaran

Fadjroel menyebutkan, kunci jawaban masalah distribusi bantuan sosial ini adalah penguatan sistem responsif yang secara organisasi dilaksanakan oleh aparatur birokrasi pemerintahan dari pusat sampai daerah.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo terus berupaya melakukan reformasi birokrasi sejak awal periode pemerintahan.

Namun, kesuksesan membangun dan menguatkan sistem responsif ini juga dipengaruhi oleh partisipasi publik.

"Sehingga Presiden Joko Widodo mendorong partisipasi publik untuk reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum," kata dia.

Baca juga: Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Terlepas dari permasalahan Bansos, Fadjroel menilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dalam menangani pandemi Covid-19 cukup tinggi.

Hal itu terlihat dari 66,5 persen responden yang mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Meski turun dari semula 69,5 persen pada survei Februari lalu, namun ia menilai kepuasan terhadap Presiden masih tinggi.

"Presiden Joko Widodo sangat menghargai 66,5 persen kepuasan atau kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya," kata dia.

Survei ini dilakukan pada 16 Mei hingga 18 Mei 2020.

Baca juga: Menko PMK: Menuju New Normal, Ketergantungan Terhadap Bansos Harus Dikurangi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com