Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Kompas.com - 04/06/2020, 17:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, semestinya masyarakat menjalankan protokol kesehatan tanpa harus melihat apakah wilayah tempat tinggalnya merupakan daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 atau tidak.

Yuri menegaskan, mematuhi protokol kesehatan sebaiknya dilakukan di mana pun individu berada.

"Sudah dijelaskan bahwa mematuhi protokol kesehatan tidak harus menunggu wilayah domisili kita menjadi jadi zona oranye atau zona merah," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: Liga 1 Siap Dilanjutkan, Pelatih Persebaya: Surabaya Zona Merah Tua, Apa Boleh Latihan?

Sebagaimana diketahui, ada empat kategori wilayah terkait penyebaran Covid-19, yaitu risiko tinggi yang ditandai dengan zona merah, risiko sedang ditandai dengan zona oranye.

Kemudian, risiko rendah ditandai dengan zona kuning dan zona hijau yang menjelaskan sebuah daerah tidak atau belum terdampak.

Yuri melanjutkan, mulai sekarang protokol kesehatan harus dilakukan di mana pun dan kapan pun.

Baca juga: PSBL, Cara Jakarta Kunci RW Zona Merah Covid-19

Disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan bertujuan mencegah individu tertular Covid-19.

"Hanya ini yang bisa kita lakukan kalau kita ingin selamat dari tertular Covid-19. Kami harap ini menjadi kesadaran kolektif yang tentunya harus berbasis kepada keluarga," ungkap Yuri.

Sehingga, nantinya, masyarakat sadar secar penuh untuk menggunakan masker bukan karena diperintah. Kemudian, mencuci tangan bukan karena diawasi.

Baca juga: Aturan di RW Zona Merah Jakarta: Warga Tetap di Rumah, Keluar Masuk Masih Dibatasi

"Lalu menjaga jarak karena memang sadar tanpa diprintah. Sebab ini semua adalah kebutuhan kita agar tetap sehat," tambah Yuri.

Diketahui, kasus akumulatif Covid-19 di Indonesia hingga Kamis ini mencapai 28.818.

Dari jumlah itu, 1.721 pasien meninggal dunia. Sementara, 8.892 pasien lainnya dinyatakan sembuh.

Adapun, 18.205 pasien dirawat insentif dengan menjalani proses karantina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com