Amnesty: Putusan PTUN Kemenangan Langka Masyarakat Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menilai, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat merupakan kemenangan langka bagi masyarakat di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Terkait pemblokiran internet itu, PTUN memvonis Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah.

“Putusan ini adalah kemenangan yang langka bagi masyarakat Papua dan sekaligus menegaskan bahwa selama ini mereka tidak diperlakukan setara oleh pihak bewenang di Indonesia,” ungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020).

Baca juga: Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Usman menyambut baik putusan PTUN tersebut.

Menurut dia, putusan itu sekaligus memberi sinyal baik dari lembaga yudikatif atas masalah yang dihadapi masyarakat Papua.

Meskipun, ia menilai, hal tersebut belum memberikan keadilan secara keseluruhan atas sejumlah masalah di Papua.

“Meski putusan ini belum mewakili keadilan dan penegakan hak asasi manusia di Papua secara keseluruhan, setidaknya ini adalah langkah positif untuk mengatasi permasalahan di sana,” tuturnya.

Baca juga: YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

Oleh sebab itu, Amnesty berharap agar pelanggaran HAM di Papua dituntaskan ke depannya, termasuk pembunuhan dan penahanan sewenang-wenang.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan Presiden Republik Indonesia dan Menkominfo bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Pemblokiran internet ini dilakukan pada Agustus 2019 lalu menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

"Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan, Rabu(3/6/2020).

Baca juga: PTUN: Presiden RI dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Republik Indonesia.

Majelis hakim menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.

Hakim menilai pembatasan akses internet menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut hakim, jika ada konten yang melanggar hukum, maka pembatasan dilakukan terhadap konten tersebut dan bukan pada akses internet secara keseluruhan.

Sebab, pada dasarnya internet adalah netral, bisa digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif.