Kompas.com - 03/06/2020, 13:55 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan amanat saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (1/6/2020). Upacara secara virtual itu dilakukan karena pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout/wsj. ANTARA FOTO/BPMI SetpresPresiden Joko Widodo memberikan amanat saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (1/6/2020). Upacara secara virtual itu dilakukan karena pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta (PTUN) memutuskan bahwa Presiden Republik Indonesia serta Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Pemblokiran internet ini dilakukan pada Agustus 2019 menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

"Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (3/6/2020).

Baca juga: Saksi Ahli: Pemblokiran Internet Tak Dibenarkan dalam Prinsip HAM

Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Republik Indonesia.

Majelis hakim menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.

Menurut majelis hakim, internet bersifat netral. Bisa digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, apabila ada konten yang melanggar hukum, maka yang seharusnya dibatasi adalah konten tersebut.

Oleh karena itu, majelis hakim menilai pemerintah melanggar hukum atas tindakan throttling bandwith yang dilakukan pada 19-20 Agustus 2019, tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019, dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019.

Majelis hakim sekaligus menolak eksepsi para tergugat.

Adapun penggugat dalam perkara ini adalah gabungan organisasi, yakni AJI, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam, dan lain-lain.

Baca juga: Tim Advokasi Tegaskan Kedudukan Hukum soal Gugatan Pemblokiran Internet di Papua

Kuasa hukum penggugat, Muhammad Isnur, turut mengunggah video pembacaan putusan di akun Twitter-nya, @madisnur.

Ketika dihubungi lewat sambungan telepon, Isnur mengizinkan Kompas.com untuk mengutip keterangannya di Twitter.

"Selamat kepada rakyat papua, pejuang-pejuang hak asasi manusia, kepada para akademisi yang sudah pasang badan dan maju. Juga kepada PTUN yang sudah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Mari kawal lebih lanjut jika ada banding," kicau Isnur.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Syarat Terbaru Masuk Bioskop Selama PPKM Jawa-Bali hingga 4 Oktober

Ini Syarat Terbaru Masuk Bioskop Selama PPKM Jawa-Bali hingga 4 Oktober

Nasional
UPDATE: Kasus Harian Covid-19 Kembali di Bawah 2.000 Setelah Lebih dari Setahun

UPDATE: Kasus Harian Covid-19 Kembali di Bawah 2.000 Setelah Lebih dari Setahun

Nasional
Wapres Berencana Datang ke Papua dalam Rangka PON XX

Wapres Berencana Datang ke Papua dalam Rangka PON XX

Nasional
Sebaran 166 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 166 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Lebih dari 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer Tahap Ke-69 Tiba di Indonesia

Lebih dari 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer Tahap Ke-69 Tiba di Indonesia

BrandzView
Ditargetkan Selesai Hari Ini, Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Maraton hingga Pukul 23.00

Ditargetkan Selesai Hari Ini, Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Maraton hingga Pukul 23.00

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Suspek Covid-19 Capai 346.285

UPDATE 20 September: Kasus Suspek Covid-19 Capai 346.285

Nasional
UPDATE: 202.795 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 6,16 Persen

UPDATE: 202.795 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 6,16 Persen

Nasional
PPKM Diperpanjang, Tak Ada Lagi Wilayah Level 4 di Jawa-Bali

PPKM Diperpanjang, Tak Ada Lagi Wilayah Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
BREAKING NEWS: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Level 4 di 10 Daerah

BREAKING NEWS: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Level 4 di 10 Daerah

Nasional
ICJR Sebut Masalah Kelebihan Penghuni Lapas akibat Overkriminalisasi

ICJR Sebut Masalah Kelebihan Penghuni Lapas akibat Overkriminalisasi

Nasional
Indonesia Catat 2.807 Kasus Varian Baru Covid-19, Delta Mendominasi

Indonesia Catat 2.807 Kasus Varian Baru Covid-19, Delta Mendominasi

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 55.936

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 55.936

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Mal Uji Coba Bolehkan Anak di Bawah 12 Tahun

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Mal Uji Coba Bolehkan Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
UPDATE 20 September: Tambah 166, Kasus Kematian Covid-19 Capai 140.634

UPDATE 20 September: Tambah 166, Kasus Kematian Covid-19 Capai 140.634

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.