Politikus PKS: Putusan PTUN Harus Jadi Pembelajaran Demokrasi Bagi Pemerintah

Kompas.com - 04/06/2020, 13:15 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta. Fabian Januarius KuwadoAnggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menyambut baik putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta ( PTUN) Jakarta yang menjatuhkan vonis bersalah kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 lalu.

Sukamta mengatakan, vonis bersalah itu penting bagi sebagai pelajaran agar semua lembaga negara ke depan lebih arif dan bijaksana dalam menentukan kebijakan.

"Saya menyambut baik putusan ini. Kita semua, khususnya pemerintah ya, harus bisa lebih arif mengambil ini sebagai pelajaran penting dalam demokrasi," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020).

Baca juga: YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

Sukamta mengatakan, akses internet merupakan bagian dari hak asasi manusia sesuai yang diamanatkan UUD NKRI 1945.

Berdasarkan putusan PTUN, yang dilakukan pemerintah di Papua saat itu adalah pemutusan akses internet, bukan memutus akses terhadap konten internet tertentu.

Oleh karen itua, pemerintah pun dinilai telah melanggar Undang-Undang tentang nformasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 40.

"Bisa jadi ini juga akibat ketidakjelasan pemutusan akses atau pemblokiran tersebut. Pengaturan lebih lanjut soal pemblokiran diamanatkan oleh UU ITE Pasal 40 untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hingga kini, PP tersebut belum ada," ujar dia.

Baca juga: PTUN: Presiden RI dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Lebih lanjut, anggota Komisi DPR ini mengatakan bahwa putusan PTUN Jakarta ini menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tak melanggar aturan.

"Putusan ini juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar jangan suka melanggar aturan. Jika pemerintahnya saja suka melanggar aturan, bagaimana dengan rakyatnya," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Majelis hakim PTUN memutuskan bahwa Presiden Republik Indonesia serta Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Nasional
Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Nasional
Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X