Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Kompas.com - 01/06/2020, 19:52 WIB
Ilustrasi BPJS Kompas.com/Retia Kartika DewiIlustrasi BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembicaraan warganet di media sosial mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 didominasi sentimen negatif.

Hal itu berdasarkan hasil analisis big data yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) serta Drone Emprit.

“Total dari 5 Mei hingga 25 Mei (periode ketiga analisa), hampir separuh warganet (48 persen) memiliki sentimen negatif pada kenaikan ini. Lebih besar dari mereka yang memiliki sentimen positif (46 persen),” kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto melalui keterangan tertulis, Senin (1/6/2020).

Baca juga: Ajak Milenial Ciptakan Inovasi Digital, BPJS Kesehatan Gelar Kompetisi Virtual Hackathon

Analisis big data yang dilakukan untuk mendalami reaksi publik itu dilakukan menggunakan software Astramaya yang dikembangkan Drone Emprit.

Terdapat tiga periode yang dianalisis yaitu, sejak Perpres ditandatangani Presiden Joko Widodo (5 Mei-13 Mei 2020), periode kedua (14 Mei-25 Mei 2020), dan tiga minggu setelah Perpres terbit (5 Mei-25 Mei 2020).

Selama tiga minggu sejak Perpres diteken Jokowi, LP3ES dan Drone Emprit mencatat terdapat 115.599 percakapan di media sosial. Sebanyak 101.745 percakapan di antaranya terjadi di Twitter.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasil analisis, kata Wijayanto, menunjukkan adanya dinamika sentimen dari warganet terkait topik tersebut.

Pada periode pertama, sentimen positif warganet sebesar 54 persen, sementara sentimen negatif 42 persen.

Baca juga: Kelas BPJS Mau Dilebur, YLKI: JKN Diuntungkan

Sentimen negatif kemudian meningkat menjadi 50 persen pada periode kedua. Di sisi lain, sentimen positif menurun menjadi 44 persen.

Menurut Wijayanto, peningkatan sentimen negatif tersebut dipengaruhi oleh pemberitaan media daring.

“Media arus utama secara umum memiliki sentimen negatif pada kenaikan ini. Salah satu cuitan yang paling banyak diretweet adalah justru dari akun media daring yang berjudul: ‘Iuran BPJS Naik Lagi, Masyarakat KenaPrank Jokowi’,” tuturnya.

Wijayanto menuturkan, kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.

Hal itu terlihat dari sisi emosi yang menonjol dari percakapan warganet, yaitu ketidakpercayaan. Ia mengatakan, terdapat 5.800 unggahan terkait ketidakpercayaan tersebut.

Baca juga: Menurut Pemerintah, Iuran BPJS Kesehatan Kelas I Harusnya Rp 286.000

“Kebijakan ini justru menerbitkan distrust yang semakin tinggi kepada pemerintah, setelah distrust terkait penanganan corona,” ucap dia.

Topik mengenai kenaikan iuran BPJS tersebut mendapat perhatian hingga satu bulan lamanya. Menurut Wijayanto, hal itu dikarenakan isu jaminan kesehatan dinilai penting bagi publik.

Padahal, sebuah isu rata-rata dibicarakan selama satu minggu atau hanya beberapa hari.

Ia berpandangan, hal itu menunjukkan penguatan kesadaran publik terhadap hak-hak mereka sehingga dinilai baik bagi proses demokrasi.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia 'Silver' untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia "Silver" untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Nasional
Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.