Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menuju Era “New Normal” di Tangan TNI-Polri

Kompas.com - 28/05/2020, 10:03 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah ingin agar masyarakat dapat produktif, tetapi tetap aman dari wabah Covid-19.

Fase kenormalan baru (new normal) pun tengah dipersiapkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Harapannya, kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan setelah sempat terhenti selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam persiapan menuju penerapan era normal baru tersebut, Presiden Joko Widodo mengerahkan aparat TNI-Polri.

Siapkan 340 personel

Jokowi mengungkapkan, pasukan TNI-Polri tersebut dikerahkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Empat provinsi tersebut yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo.

Sementara, kabupaten/kota yang dimaksud antara lain, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Tangerang Selatan, Kota Palembang, Kabupaten Kampar, Kabupaten Tangerang, dan 19 daerah lainnya.

Baca juga: Persiapan New Normal di 4 Provinsi, Akan Diperluas jika Efektif

Jokowi berharap, kehadiran aparat tersebut dapat mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB," ujar Jokowi seusai meninjau kesiapan new normal di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020) pagi.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, terdapat 340.000 personel TNI dan Polri yang dikerahkan.

“Anggota (TNI) Polri yang akan dilibatkan 340.000," kata Hadi seusai mendampingi Presiden Joko Widodo.

Personel TNI-Polri tersebut diturunkan di 1.800 obyek.

Mal hingga Tempat Wisata

Aparat Polri bersama TNI diturunkan pada obyek yang umumnya menjadi pusat keramaian.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan mencontohkan objek yang dimaksud, misalnya mal hingga tempat wisata.

“Mereka akan ditugaskan mengawasi dan mendorong masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di 1.800 obyek, yang umumnya merupakan pusat keramaian seperti pasar, mal hingga tempat wisata,” kata Ramadhan melalui video telekonferensi, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: Begini Skenario Beroperasi Kembali Mal di Bekasi, Dimulai 4-8 Juni

Menurut Ramadhan, pengerahan aparat kepolisian berjaga di ruang publik tersebut bukan dalam rangka penegakan hukum.

Melainkan, memberikan edukasi kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Polri berjanji akan mengedepankan upaya persuasif. Kendati demikian, masyarakat yang tetap “membandel” akan ditindak.

Jaminan Persuasif

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan, keterlibatan aparat TNI-Polri bukan untuk menakut-nakuti masyarakat.

“Kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan," kata Doni usai rapat kabinet terbatas lewat konferensi video, Rabu.

Menurutnya, pasukan TNI-Polri bertugas membina masyarakat dalam rangka memasuki era “new normal”.

Baca juga: Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era New Normal

Dalam pelaksanaannya, Doni pun menjamin personel TNI-Polri mengedepankan pendekatan persuasif.

"Memang potensi ini (ketengangan antara aparat dengan masyarakat) kemungkinan besar akan timbul. Tetapi tadi Panglima TNI mengatakan lebih menekankan kepada pendekatan persuasif, pendekatan komunikatif. Termasuk juga aparat kepolisian," ujar Doni.

"Kita mengharapkan masyarakat itu memiliki disliplin pribadi yang lebih tinggi," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com