Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Soal Covid-19, Pemerintah Jangan "Mencla-mencle"...

Kompas.com - 20/05/2020, 10:46 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah bersikap tegas melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan selaman pandemi Covid-19.

Netty mengatakan, masyarakat memerlukan ketegasan pemerintah agar merasa aman dan terlindungi.

"Jangan mencla-mencle, rakyat menanti kehadiran negara memberikan rasa aman dan kepastian," kata Netty saat dihubungi wartawan, Rabu (20/5/2020).

Pernyataan Netty ini menyusul tanggapan Presiden Joko Widodo yang tak mempermasalahkan keramaian di pasar menjelang Idul Fitri yang terjadi saat ini.

Baca juga: PKS: New Normal Hanya untuk Negara yang Berhasil Lawan Covid-19

Menurut Jokowi, hal tersebut tidak masalah selama diterapkan prosedur yang ketat untuk pencegahan Covid-19.

Sementara itu, menurut Netty, sikap presiden itu memperlihatkan bahwa pemerintah mulai kewalahan menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, keramaian di pasar atau pusat perbelanjaan di masa-masa ini merupakan bentuk frustrasi masyarakat kepada pemerintah yang dianggap tidak mampu melindungi mereka.

Ia pun mengingatkan bahwa pemerintah harus bersiap menanggung konsekuensi keramaian tersebut.

"Pemerintah harus bersiap-siap menanggung konsekuensi dari ‘keramaian’ yang hari ini tak terbendung," ujar dia. 

"Selain harus menghentikan penyebaran virus di ruang publik seperti pasar dan pusat perbelanjaan, pemerintah juga harus menjamin kemampuan pelayanan kesehatan dan denyut ekonomi masyarakat," kata Netty.

Baca juga: Jokowi Tak Masalah Pasar Kembali Ramai, Komisi VIII: Itu Langgar PSBB

Ia pun berharap pemerintah bersikap lebih tegas dalam mengatur jalannya sektor perekonomian.

Dia mendesak agar pemerintah menjamin kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Selama satu bulan ke depan, pemerintah harus lebih tegas lagi mengatur jalannya sektor ekonomi yang vital, terutama penyediaan pangan dan sembako, serta menjamin kehidupan masyarakat dengan segenap kewenangan dan sumber daya pemerintah," kata Netty.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa pemerintah belum melonggarkan PSBB.

Hal itu disampaikan saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Senin (18/5/2020).

"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," ujar Jokowi.

Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah baru menyiapkan skenario pelonggaran PSBB yang akan diputuskan pada waktu yang tepat.

Jokowi menyatakan, keputusan untuk melonggarkan PSBB akan diambil setelah pemerintah melihat data dan fakta yang mendukung di lapangan ihwal pengendalian penyebaran Covid-19.

"Karena jangan muncul nanti ditangkap masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," kata Jokowi.

Baca juga: PSBB Jakarta Diperpanjang, Warga Jenuh dan Butuh Kepastian

Kendati demikian, Jokowi tak mempermasalahkan keramaian di pasar menjelang Idul Fitri yang terjadi saat ini.

Menurut dia, hal tersebut tidak masalah selama diterapkan prosedur yang ketat untuk pencegahan Covid-19.

"Saya melihat pasar-pasar tradisional saat ini mulai ramai karena banyak masyarakat yang belanja dalam rangka persiapan Hari Raya," ujar Jokowi, Selasa (19/5/2020).

"Saya ingin ini dipastikan ada pengaturan jarak yang baik, pakai masker, petugas di lapangan betul-betul bertugas untuk mengingatkan mengenai protokol kesehatan secara terus-menerus," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com