Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Ternyata Tak Mudah Mencari Data Orang Miskin

Kompas.com - 19/05/2020, 17:35 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui pendataan terkait penyaluran bantuan sosial tidak mudah.

"Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Muhadjir usai rapat kabinet terbatas melalui video conference, Selasa (19/5/2020).

"Sebetulnya kalau menyalurkan dananya mudah, tetapi untuk mendata orang miskin, yang sesuai apalagi dengan ketentuan sangat ketat seperti selama ini, dilakukan ini juga tidak mudah," sambungnya.

Baca juga: Akui Data Bansos Tumpang Tindih, Mensos Janji Tahap II Lebih Terkoordinasi

Muhadjir mengatakan, masih ada 700.000 data keluarga penerima manfaat yang belum terhimpun dengan baik.

Padahal, Kementerian Sosial menargetkan 9 juta keluarga penerima manfaat baru.

Bahkan, kata Muhadjir, kendala terkait pendataan ini juga terjadi di ibu kota.

"Di DKI dari 1,3 juta, baru sekitar 1,2 juta. Masih ada 100.000 yang harus dicari," kata Muhadjir.

Baca juga: Anggota Komisi XI Minta Pemerintah Perbaiki Data Bansos untuk Pulihkan Ekonomi Rakyat

Menurut Muhadjir, pengumpulan data orang miskin ini membutuhkan waktu.

Namun, di sisi lain pemerintah juga harus bergerak cepat karena bantuan ini sangat diperlukan bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

"Jadi memang harus perlu kesabaran, perlu waktu, tapi satu sisi juga memang harus cepat seperti yang diinstruksikan Bapak Presiden. Jadi antara sabar, hati-hati, tapi juga cepat. Ini memang tidak mudah. Dua hal yang kadang paradoks," ucap Muhadjir.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Menko PMK: Tak Cukup Hanya Kritik...

"Kalau kita mau cepat biasanya ya sembrono. Tapi kalau kita mau hati-hati ya harus pelan. Jadi itu dua hal yang dikompromikan yang selama ini paradoks, antara efisien dan efektif, karena itu mohon dimaklumi," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com