Kompas.com - 19/05/2020, 12:45 WIB
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla mencoba bilik sterilisasi yang diterima dari Dompet Dhuafa, Kamis (26/3/2020). Dokumentasi/ Tim Humas JKKetua Umum PMI Jusuf Kalla mencoba bilik sterilisasi yang diterima dari Dompet Dhuafa, Kamis (26/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla angkat bicara terkait ajakan Presiden Joko Widodo agar masyarakat dapat berdamai dengan Covid-19.

Menurut Jusuf Kalla, istilah "berdamai" baru bisa dilakukan apabila kedua belah pihak sama-sama menginginkan perbaikan.

"Berdamai itu kalau dua-duanya ingin berdamai. Kalau kita hanya ingin damai, tapi virusnya enggak, bagaimana?" ujar Kalla dalam diskusi Universitas Indonesia Webinar "Segitiga Virus Corona", Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Pemerintah: Berdamai Bukan Menyerah, tapi Beradaptasi dengan Pola Hidup Baru

Di sisi lain, Kalla juga menyinggung bahwa ajakan untuk berdamai cukup kontras dengan sifat virus corona itu sendiri.

Menurut dia, keganasan virus yang menyebabkan penyakit Covid-19 itu semestinya tidak bisa untuk diajak berdamai.

Apalagi, virus corona juga tidak memilih atau memilah siapa korbannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, Jusuf Kalla memandang istilah berdamai kurang tepat ketika terjadi pandemi Covid-19.

"Jadi istilah damai agak kurang pas karena damai itu harus kedua belah pihak," kata Wapres yang pernah mendampingi Jokowi pada periode 2014-2019 ini.

Baca juga: Era Normal Baru Saat Covid-19 Masih Tinggi? Ini Peringatan Epidemiolog

Kalla berasumsi ajakan berdamai tersebut sebagai dorongan agar masyarakat dapat disiplin menggunakan masker hingga rajin mencuci tangan.

"Mungkin kebiasaan kita yang harus pakai masker terus, cuci tangan terus," ucap Kalla.

"Tidak berarti kita berdamai, risikonya mati," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat hidup berdampingan dengan virus corona atau Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Hidup Berdamai dengan Covid-19 sampai Vaksin Ditemukan

Sebab, Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) menyatakan terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.

"Artinya kita harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid," kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers resmi, Jumat (15/5/2020).

"Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," tutur dia.

Ilustrasi virus corona (Covid-19)Shutterstock Ilustrasi virus corona (Covid-19)
Kepala Negara menegaskan bahwa hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimistis.

Justru kondisi ini merupakan titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Demokrat: Presiden Sebaiknya Kumpulkan Data yang Utuh, Sebelum Berdamai dengan Covid-19

Untuk itu, ia menyebutkan, pemerintah akan mengatur agar kehidupan berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Nantinya, masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali, namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

"Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru," ucap Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Hidup Berdamai dengan Covid-19, Apa Maksudnya?



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Disomasi Akibat Ketentuan Vaksin Berbayar dalam Permenkes 19/2021 yang Tak Kunjung Dicabut

Menkes Disomasi Akibat Ketentuan Vaksin Berbayar dalam Permenkes 19/2021 yang Tak Kunjung Dicabut

Nasional
UPDATE 30 Juli: 20,1 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 30 Juli: 20,1 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Perseteruan Moeldoko dengan ICW: Tudingan soal Ivermectin, Bantahan, dan Tuntutan Maaf

Perseteruan Moeldoko dengan ICW: Tudingan soal Ivermectin, Bantahan, dan Tuntutan Maaf

Nasional
Kunjungi Pasar Tanah Abang, Wakil Ketua DPR: Pedagang Tak Ingin Kibarkan Bendera Putih

Kunjungi Pasar Tanah Abang, Wakil Ketua DPR: Pedagang Tak Ingin Kibarkan Bendera Putih

Nasional
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Nasional
Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19 Selama Juli 2021

Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19 Selama Juli 2021

Nasional
Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Nasional
1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

Nasional
Menkes Akui Testing dan Tracing di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Menkes Akui Testing dan Tracing di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Nasional
Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Nasional
Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X