Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kabupaten/Kota Harus Kirim Data Penerima Bansos Selasa Ini

Kompas.com - 19/05/2020, 11:19 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kabupaten/kota diharuskan menyampaikan data keluarga penerima bantuan sosial (bansos) tunai pada Selasa (19/5/2020).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, apabila daerah bersangkutan menyampaikan data lewat dari waktu yang ditetapkan, maka bantuan akan dialihkan ke daerah lain.

"Penyampaian data dari kabupaten dan kota ditunggu maksimal hingga Selasa (19/5/2020) pekan ini. Jika lewat dari itu, maka data dialihkan kepada daerah lain yang masyarakatnya terdampak dan masih membutuhkan," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Jokowi: KPK, BPKP, Kejaksaan Bisa Mengontrol Agar Tak Ada Korupsi Bansos

Batas waktu tersebut disampaikan Muhadjir ketika memimpin rapat koordinasi bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono, Minggu malam (17/5/2020).

Muhadjir mengatakan, apabila diperlukan, daerah-daerah tersebut bisa menghubungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong percepatannya.

"Saya meminta kerja sama pemerintah daerah untuk mempercepat penyampaian data keluarga penerima bansos tunai," kata dia.

Saat ini, pemerintah menargetkan penyaluran bansos tunai kepada 8,25 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui PT Pos Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Akan Salurkan Bansos Besar-besaran 5 Hari Sebelum Lebaran

Percepatan penyaluran bansos tersebut sangat tergantung dari data daerah yang harus diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) serta skenario penyaluran dari PT Pos Indonesia.

Adapun bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah membantu masyarakat rentan dan terdampak pandemi Covid-19 melalui program jaring pengaman sosial (JPS).

Program tersebut merupakan jaminan pemerintah agar daya konsumsi masyarakat kelas bawah tetap terjaga.

Adapun, bansos tunai diberikan kepada 9 juta KPM yang umumnya berada di luar Jabodetabek. Bansos tunai tersebut akan diberikan pada periode April, Mei, dan Juni.

Baca juga: Tumpang Tindih, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Setiap penerima bantuan akan mendapatkan Rp 600.000 per bulan.

Saat ini, penyaluran bansos tunai sudah mencapai 3,3 juta KPM atau 37 persen dari target 9 juta KPM di seluruh Indonesia.

Dalam penyalurannya kepada masyarakat, Kemensos bekerja sama dengan Bank Himbara sebanyak 754.000 KPM dan PT Pos Indonesia sebanyak 8,25 juta KPM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com