Pemerintah Kabupaten/Kota Harus Kirim Data Penerima Bansos Selasa Ini

Kompas.com - 19/05/2020, 11:19 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kabupaten/kota diharuskan menyampaikan data keluarga penerima bantuan sosial ( bansos) tunai pada Selasa (19/5/2020).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, apabila daerah bersangkutan menyampaikan data lewat dari waktu yang ditetapkan, maka bantuan akan dialihkan ke daerah lain.

"Penyampaian data dari kabupaten dan kota ditunggu maksimal hingga Selasa (19/5/2020) pekan ini. Jika lewat dari itu, maka data dialihkan kepada daerah lain yang masyarakatnya terdampak dan masih membutuhkan," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Jokowi: KPK, BPKP, Kejaksaan Bisa Mengontrol Agar Tak Ada Korupsi Bansos

Batas waktu tersebut disampaikan Muhadjir ketika memimpin rapat koordinasi bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono, Minggu malam (17/5/2020).

Muhadjir mengatakan, apabila diperlukan, daerah-daerah tersebut bisa menghubungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong percepatannya.

"Saya meminta kerja sama pemerintah daerah untuk mempercepat penyampaian data keluarga penerima bansos tunai," kata dia.

Saat ini, pemerintah menargetkan penyaluran bansos tunai kepada 8,25 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui PT Pos Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Akan Salurkan Bansos Besar-besaran 5 Hari Sebelum Lebaran

Percepatan penyaluran bansos tersebut sangat tergantung dari data daerah yang harus diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) serta skenario penyaluran dari PT Pos Indonesia.

Adapun bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah membantu masyarakat rentan dan terdampak pandemi Covid-19 melalui program jaring pengaman sosial (JPS).

Program tersebut merupakan jaminan pemerintah agar daya konsumsi masyarakat kelas bawah tetap terjaga.

Adapun, bansos tunai diberikan kepada 9 juta KPM yang umumnya berada di luar Jabodetabek. Bansos tunai tersebut akan diberikan pada periode April, Mei, dan Juni.

Baca juga: Tumpang Tindih, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Setiap penerima bantuan akan mendapatkan Rp 600.000 per bulan.

Saat ini, penyaluran bansos tunai sudah mencapai 3,3 juta KPM atau 37 persen dari target 9 juta KPM di seluruh Indonesia.

Dalam penyalurannya kepada masyarakat, Kemensos bekerja sama dengan Bank Himbara sebanyak 754.000 KPM dan PT Pos Indonesia sebanyak 8,25 juta KPM.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Nasional
Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Nasional
KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

Nasional
Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Nasional
Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Nasional
Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Nasional
Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Nasional
Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Nasional
UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X