Pemerintah Akan Salurkan Bansos Besar-besaran 5 Hari Sebelum Lebaran

Kompas.com - 18/05/2020, 20:17 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.con - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut, pemerintah akan menyalurkan bansos secara masif dalam 5 hari sebelum lebaran Idul Fitri.

"Perlu saya sampaikan insya Allah lima hari terakhir menjelang Lebaran kami nanti akan melakukan penyaluran bansos besar-besan dari target,” kata Muhadjir usai rapat bersama Presiden Jokowi terkait penanganan Covid-19 secara virtual, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Gerindra Minta Pemerintah Ganti Bansos Sembako Jadi Uang Tunai

Ia menyebut, Kementerian Sosial akan membagikan hingga 8,3 juta dari target 9 juta penerima bansos.

Kemudian, sekitar 700.000 lainnya baru bisa menerima bansos dalam waktu 2 pekan akibat wilayah yang sulit diakses.

“Mengenai dana sudah kami hitung tidak ada masalah," kata Muhadjir.

Menurut dia, pengiriman akan dilakukan via PT Pos Indonesia.

PT Pos pun berkomitmen untuk membantu memenuhi target 8,3 juta bansos dengan tidak libur saat Lebaran.

"PT pos sudah siap menyalurkan dan sudah janji tidak akan libur nanti lebaran," kata Muhadjir.

Sementara itu, untuk bansos BLT Desa yang dibagikan Kementerian Desa, targetnya disalurkan 70 persen.

Muhadjir menyebut, pemerintah juga sudah mengoptimalisasi data penerima keluarga manfaat.

Baca juga: Tumpang Tindih, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Ia pun meminta pengurs RT/ RW untuk mencatat orang-orang yang tak mampu tetapi belum menerima bantuan.

"Prinsipnya kami ingin memberikan perhatian yang semaksimal mungin terhadap mereka yang betul-betul terdampak terutama yang membutuhkan pertolongan," kata Muhadjir.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X