Tumpang Tindih, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Kompas.com - 18/05/2020, 19:51 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (2/4/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua MPR Bambang Soesatyo dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat dan daerah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar pendistribusian bantuan sosial terlaksana dengan baik.

Bambang mendesak Kementerian Sosial, proaktif agar data masyarakat rentan dan miskin di berbagai yang terhimpun dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) terus dimuktahirkan.

"Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan data yang akurat terkait masyarakat miskin dan yang berhak menerima bansos di masing-masing daerahnya, serta melakukan pemutakhiran data secara berkala sehingga proses penyaluran bansos merata dan tepat sasaran dengan menggunakan data yang telah ter-update," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Menko PMK: Tak Cukup Hanya Kritik...

Bambang mengatakan dalam melakukan pemuktahiran data kesejahteraan sosial, pemerintah harus melibatkan unit seperti RT/RW dan kepala desa.

Dengan demikian, data yang telah dimuktahirkan pemda secara otomatis masuk ke dalam DTKS oleh dinas sosial setempat.

"Mendorong agar dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial, pemerintah daerah harus melibatkan RT/RW, Kepala Desa dan organisasi pilar sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)," ucap Bambang.

Baca juga: Akui Data Bansos Tumpang Tindih, Mensos Janji Tahap II Lebih Terkoordinasi

Bambang pun menegaskan pemerintah pusat dan daerah mesti meningkatkan koordinasi dalam pendistribusian bansos agar tidak terjadi tumpang tindih data.

"Mendorong pemerintah pusat terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah sehingga sistem pendataan SIKS-NG untuk subsidi maupun penyaluran bansos memiliki basis data yang akurat," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui masih banyak kekurangan dalam proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tunai dan nontunai.

Baca juga: Anggota Komisi XI Minta Pemerintah Perbaiki Data Bansos untuk Pulihkan Ekonomi Rakyat

 

Hal itu disebabkan data yang tak valid. Ke depan, ia berjanji memperbaharui data penerima sehingga penyaluran Bansos tepat sasaran.

"Kami sadar tahap pertama masih ada kekurangan, ada data yang tumpang tindih. Tahap kedua dengan koordinasi lebih baik bisa teratasi lebih baik," ujar Juliari saat meninjau penyaluran Bansos bersama Presiden Joko Widodo di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020).

Juliari mengatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperbaharui data penerima Bansos.

Baca juga: BPS: Kami Tangani Data Bansos Terakhir Kalinya pada 2015

 

Beberapa pemerintah daerah bahkan menunda penyaluran Bansos untuk memperbaharui data penerima agar tak terjadi protes dari warga yang layak menerima namun belum terdata.

Karena itu, ia mengatakan pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk memperbaharui data penerima Bansos.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X