Gerindra Minta Pemerintah Ganti Bansos Sembako Jadi Uang Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra meminta pemerintah mengubah skema bantuan sosial dengan mengganti keseluruhan bantuan berupa uang tunai.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Ahmad Muzani, menilai bantuan berupa uang tunai lebih dibutuhkan masyarakat dibandingkan sembako.

"Fraksi Gerindra mengusulkan sembako digantikan dengan uang tunai," kata Muzani dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2020).

Menurutnya, uang tunai tersebut dapat dibelanjakan masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing.

Baca juga: Blusukan Bareng Presiden, Mensos Pastikan Tak Ada Lagi Perbedaan Data Penerima Bansos dengan DKI

Sebab, kebutuhan masyarakat tak hanya sekadar sembako.

"Bantuan tersebut akan dibelanjakan untuk kepentingan makanan ataupun untuk kebutuhan kebutuhan lainnya," ucap Muzani.

"Jika mereka bisa menghemat jumlah uang tunai yang diterima tentu saja kebutuhan kebutuhan yang lain sebagian bisa tertutup," imbuhnya.

Selain itu, menurut Muzani, pembagian uang tunai bisa berpengaruh pada perekonomian di daerah karena masyarakat memiliki daya beli.

Dia mengatakan, bantuan sosial berupa sembako juga rentan terjadi penyelewengan pengadaaan.

"Penyaluran sembako hanya menjadi ajang pemodal besar untuk mendapatkan keuntungan di tengah krisis pandemi," kata dia.

"Penyaluran sembako dipastikan akan melewati proses pengadaan lewat tender yang pasti akan dimenangkan oleh para kontraktor-kontraktor besar," tegas Muzani.

Maka, ia menegaskan sebaiknya pemerintah mengubah skema bantuan sosial.

Muzani pun meminta pemerintah terus memperbaiki data masyarakat penerima bansos.

"Saya percaya pemerintah bisa melakukan itu, termasuk perbaikan data penerima bantuan uang tunai. Semoga pemerintah bisa mengelaborasi pandangan ini," ujar Muzani.

Diketahui, saat ini pemerintah memiliki sejumlah program bantuan sosial untuk masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Ada bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang merupakan bansos berupa sembako senilai Rp 600.000 yang diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

Baca juga: Bima Arya Ancam Cabut Bansos jika Ketahuan Dipakai buat Beli Barang Bukan Pangan

Kemudian ada pula Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan nominal yang sama.

Anggaran BLT Desa berasal dari program dana desa. Sementara anggaran BST berasal dari dana Kemensos RI.

Masyarakat yang menerima BLT Desa atau BST adalah mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT.