KILAS

Blusukan Bareng Presiden, Mensos Pastikan Tak Ada Lagi Perbedaan Data Penerima Bansos dengan DKI

Kompas.com - 18/05/2020, 18:56 WIB
Presiden RI, Joko Widodo didampingi Menteri Sosial, Juliari P Batubara (kiri) dalam kunjungannya ke RW 07, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (18/05/2020). Dalam dialog langsung dengan masyarakat, Presiden, memastikan distribusi Bansos tahap tiga sudah diterima KPM. Dengan menerima bansos diharapkan menambah kegembiraan dan kebahagiaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dok. Lukas, Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden RI, Joko Widodo didampingi Menteri Sosial, Juliari P Batubara (kiri) dalam kunjungannya ke RW 07, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (18/05/2020). Dalam dialog langsung dengan masyarakat, Presiden, memastikan distribusi Bansos tahap tiga sudah diterima KPM. Dengan menerima bansos diharapkan menambah kegembiraan dan kebahagiaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara menegaskan, saat ini sudah tidak ada perbedaan data lagi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam pendistribusian bantuan Presiden.

Hal ini disebabkan karena Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan updating atau pembaharuan data penerima bantuan sosial ( bansos).

Mensos mengatakan, dari Pemprov DKI Jakarta sudah ada penambahan data bansos sebanyak 2,1 juta kepala keluarga ( KK).

"Jadi karena anggaran Kemensos hanya untuk 1,3 juta KK, maka sisanya yang 800.000 an, anggarannya dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta,” kata Mensos kepada media, Senin (18/05/2020).

Baca juga: Merasa Tak Berhak, 3 Ibu di Jombang Kembalikan BST dari Kemensos

Hal tersebut dikatakan Mensos saat bersama Presiden Jokowi blusukan untuk menyaksikan penyaluran bansos sembako Tahap 3 di RW 07, Kelurahan dan Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020).

Lebih lanjut, Mensos Juliari mengungkapkan, data masyarakat miskin dan rentan ini nantinya akan tetap digunakan untuk bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako bahkan setelah pandemi selesai.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan, penyaluran bansos sembako tahap ketiga sudah dimulai sejak Sabtu (16/05/2020).

“Setelah lebaran, masih ada tiga tahap lagi sehingga total menjadi enam tahap untuk DKI Jakarta dan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek),” kata Mensos seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Hanya 9 Keluarga Tercatat Jadi Penerima Bansos di Warakas, Warga Pertanyakan Data Kemensos

Adapun untuk distribusi bantuan, Mensos mengatakan hingga saat ini distribusi bansos sudah berjalan lebih baik dan tidak ada perbedaan di masyarakat Jabodetabek.

“Ya kalau 1-2 dari 2,1 juta penerima saya kira wajar,” katanya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Nasional
Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Nasional
KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Nasional
Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Nasional
Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Nasional
Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Nasional
Kemendagri-Kejagung Perbaharui Kerja Sama Penindakan Hukum Lewat Database Kependudukan

Kemendagri-Kejagung Perbaharui Kerja Sama Penindakan Hukum Lewat Database Kependudukan

Nasional
Lewat Twitter, Jokowi Sampaikan Duka Cita untuk Korban Ledakan Lebanon

Lewat Twitter, Jokowi Sampaikan Duka Cita untuk Korban Ledakan Lebanon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X