Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei TURC: Manfaat Kartu Prakerja Kurang Sesuai dengan Kebutuhan

Kompas.com - 17/05/2020, 18:56 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah pendaftar program Kartu Prakerja yang digagas pemerintah untuk mengatasi persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 masih rendah.

Namun, hal itu tidak disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang program tersebut, melainkan karena manfaat yang mereka terima dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Baca juga: Ruangguru Bantah Telah Terima Rp 3,8 Triliun dari Program Kartu Prakerja

Hal tersebut terungkap dari survei yang dilakukan oleh Trade Union Rights Centre (TURC) terhadap 665 responden pada 1 hingga 11 Mei lalu.

Berdasarkan survei, 93 persen responden belum mendaftarkan diri ke dalam program Kartu Prakerja.

"7 persen sudah mendaftar," singkat peneliti TURC Anang Fajar Sidik saat memaparkan hasil survei, Minggu (17/5/2020).

Menurut Anang, ada dua alasan mengapa mereka belum mendaftarkan diri yaitu karena tidak berminat dan ragu dengan program tersebut.

Mayoritas dari mereka yang tidak berminat karena merasa kurang paham dengan manfaat program yang ditawarkan (40 persen).

Baca juga: Serikat Buruh Minta Pemerintah Ganti Program Kartu Prakerja dengan BLT

 

Kemudian karena merasa prosedur pendaftaran yang berbelit (20 persen) dan merasa tidak berhak (18 persen).

Sedangkan yang merasa ragu, juga memberikan alasan yang sama yakni kurang paham dengan program yang ditawarkan (60 persen), selain karena proses yang berbelit (24 persen).

Daripada program Kartu Prakerja, kata Anang, masyarakat justru berharap pemerintah dapat memberikan bantuan tanpa syarat kepada mereka (46 persen).

Baca juga: Soal Kartu Prakerja, Politisi PAN: Jangan Setelah Pelatihan Tetap Menganggur

"Mereka juga berharap adanya bantuan langsung tunai (25 persen) dan bantuan sembako (16 persen)," ujarnya.

Survei TURC menggunakan metode probability sampling dengan pendekatan multimethod, tingkat margin of error survei ini sebesar 5 persen.

Berdasarkan data gelombang pertama pendaftaran Kartu Pekerja yang sudah ditutup, ada 3,29 juta yang telah melalui tahap verifikasi NIK.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP Sebut Mitra dan Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Dievaluasi

Kemudian, sebanyak 2,78 juta berhasil lolos untuk melalui proses pengacakan sistem sebagai peserta gelombang pertama sebanyak 200.000 orang.

Setiap minggunya, mulai dari 11 April 2020 sampai minggu keempat November 2020, akan dibuka kuota untuk sekitar 164.000 peserta.

Pendaftaran dapat dilakukan setiap saat, dalam 24 jam selama tujuh hari dalam seminggu.

Sebanyak 1,87 juta orang yang lolos dalam tahap awal di gelombang pertama masih memiliki kesempatan di gelombang selanjutnya, meski tak lolos saat seleksi 200.000 orang penerima manfaat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com