Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kartu Prakerja, Politisi PAN: Jangan Setelah Pelatihan Tetap Menganggur

Kompas.com - 07/05/2020, 14:34 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PAN Saleh Daulay menilai, program Kartu Prakerja bukan menguntungkan para peserta, melainkan mitra penyedia pelatihan.

Ia mempertanyakan kajian penyediaan pelatihan dalam program Kartu Prakerja.

"Yang diuntungkan dari program ini menurut saya bukan yang ikut program pelatihan, justru malah pelaksana pelatihan itu," kata Saleh dalam tayangan Satu Meja The Forum episode 'Ada Apa dengan Kartu Prakerja?', dikutip dari siaran Kompas TV, Kamis (7/5/2020).

Sebab, menurutnya, sejumlah konten pelatihan Kartu Prakerja dapat diakses secara gratis seperti melalui Youtube.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP Sebut Mitra dan Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Dievaluasi

Saleh pun heran mengapa konten-konten yang sebenarnya bisa didapatkan masyarakat secara gratis malah dijadikan konten berbayar dalam Kartu Prakerja.

"Ini kan semua diberikan online, dan dari jenis-jenis pelatihannya rata-rata banyak ditawarkan gratis di internet. Kalau kita datang ke Yotube itu banyak, justru gratis. Yang gratis disuruh bayar, sangat tidak tepat," ucapnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa pelaksanaan program Kartu Prakerja sangat tidak tepat dieksekusi di tengah pandemi Covid-19.

Apalagi, kata Saleh, anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Baca juga: KSP: Kartu Prakerja Dimodifikasi Jadi Semi Bansos, Komponen Pelatihan Hanya 28 Persen

"Saya melihat bahwa pelaksaan Kartu Prakerja tidak tepat dilaksanakan pada saat sekarang. Karena masyarakat yang dibutuhkan saat ini bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tengah situasi ekonomi yang sulit," tuturnya.

Ia mengkritik pelaksanaan pelatihan yang seluruhnya diberikan secara online.

Menurut Saleh, pelatihan kerja harus disertai dengan praktik dan pertemuan langsung.

Kemudian, Saleh juga mempertanyakan kesesuaian konten pelatihan yang disediakan mitra Kartu Prakerja dengan kebutuhan dunia usaha.

Baca juga: Usai Wabah Covid-19, Pemerintah Pastikan Pelatihan Kartu Prakerja Digelar Offline

"Ini kan kita mau pelatihan kerja, lalu sudah ada link and match dengan dunia usaha? Apakah sudah ada keterhubungan dengan dunia usaha? Apakah dunia usaha membutuhkan pelatihan seperi yang mereka ajarkan? Jangan sampai sebelum ikut pelatihan menganggur, setelah pelatihan menganggur," kata Saleh.

Terbuka dievaluasi

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan pemerintah membuka kemungkinan evaluasi terhadap mitra dan penyediaan pelatihan program Kartu Prakerja.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com