Kompas.com - 14/05/2020, 12:14 WIB
Suasana sidang Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/4/2020). Sidang yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan tersebut membahas tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan terhadap UUD 1945. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarSuasana sidang Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/4/2020). Sidang yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan tersebut membahas tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan terhadap UUD 1945. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu dari tiga pemohon uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mencabut gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan yang dicabut itu dimohonkan oleh aktivis Damai Hari Lubis.

Perihal pencabutan gugatan tersebut disampaikan oleh Hakim Konstitusi Aswanto dalam sidang lanjutan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

"Yang bertandatangan di bawah ini dan seterusnya, H. Damai Hari Lubis SH MH, dan seterusnya, dengan ini saya menyatakan mencabut surat permohonan judicial review yang sudah didaftarkan di MK nomor 25/PUU-XVIII/2020," kata Aswanto membacakan surat pencabutan gugatan itu dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Istana Hormati Uji Materi Perppu Stabilitas Ekonomi Penanganan Covid-19

Aswanto lalu menyampaikan, dalam suratnya, Damai Hari Lubis mencabut gugatan secara sadar dan tanpa paksaan.

Dihubungi secara terpisah, Damai membenarkan bahwa dirinya mencabut gugatan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu karena perppu telah ditetapkan oleh DPR sebagai undang-undang. Sehingga, menurut Damai, perppu sudah tidak ada secara hukum.

"Karena Perppu 01/2020 sudah tidak ada lagi secara hukum," kata Damai kepada Kompas.com, Kamis.

Baca juga: DPR Sahkan Berbagai UU, dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sampai UU Minerba

Meskipun hingga saat ini perppu belum diberi nomor dan dicatat dalam lembaran negara, Damai menilai, gugatannya akan menjadi tidak relevan jika tetap dilanjutkan.

"Bila dilanjutkan pun akan vonis N.O. atau nietnonvankelijk verklaard atau ditolak oleh karena perppu sudah disahkan (sebagai undang-undang. Sehingga objek materi menjadi irrelevan," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.