Kompas.com - 13/05/2020, 20:22 WIB
Politisi PSI yang kini jadi Staf Khusus Presiden, Dini Purwono Fabian Januarius KuwadoPolitisi PSI yang kini jadi Staf Khusus Presiden, Dini Purwono
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menghormati proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Stabilitas Ekonomi Penanganan Covid-19 yang baru disahkan DPR.

Ia memastikan pemerintah siap mengikuti dan menghormati permohonan tersebut dan menyerahkan putusannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pemerintah menghormati hak setiap warga di depan hukum," kata Dini melalui keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk Tangani Pandemi Covid-19 Resmi Jadi UU

Ia menambahkan terbitnya Perppu tersebut harus dilihat dalam konteks situasi yang mendesak.

Hal itu menyebabkan pemerintah memerlukan langkah cepat untuk menolong rakyat yang mengalami kesulitan dan tekanan ekonomi akibat wabah Covid-19.

Dini menuturkan penyebaran Covid-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga aspek sosial dan ekonomi.

Karena itu, untuk mengatasi kondisi yang mendesak, pemerintah mengeluarkan Perppu Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang sekarang sudah disetujui DPR dan ditetapkan menjadi undang-undang.

“Mitigasi dampak wabah Covid-19 dilakukan antara lain melalui peningkatan anggaran untuk kebutuhan kesehatan dan bantuan sosial bagi masyarakat. Sementara pemulihan ekonomi untuk membantu korporasi dan UMKM dilakukan antara lain melalui relaksasi pajak dan restrukturisasi pinjaman,” lanjut Dini.

Sebelumnya DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang.

Perppu yang selama ini juga dikenal sebagai Perppu Covid-19 tersebut disahkan dalam rapat paripurna ke-15, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Perppu Covid-19 Disahkan, Istana Apresiasi DPR

Sebelumya, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono mengatakan, perppu yang digugat ke MK tetapi kemudian ditetapkan sebagai undang-undang sebelum adanya putusan akan kehilangan obyek gugatan.

Begitupun juga Perppu Nomor 1 tahun 2020. 

Jika sudah menjadi UU, majelis hakim MK bakal menyatakan bahwa gugatan terhadap Perppu tersebut tidak dapat diterima secara hukum.

"Kalau UU itu sudah ada, berarti perkara kehilangan obyek perkara," kata Fajar saat dihubungi, Selasa (5/5/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Nasional
Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Nasional
Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

Nasional
UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

Nasional
Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

Nasional
UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

Nasional
Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X