Kompas.com - 14/05/2020, 06:21 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (RUU Minerba) menjadi Undang-Undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/5/2020).

Tindakan DPR itu disayangkan berbagai pihak, termasuk dari kalangan masyarakat sipil. Sebab, pengesahan RUU tersebut dinilai tergesa-gesa dan tidak berdasarkan aspirasi rakyat.

Baca juga: Tanda Tanya di Balik Ngototnya DPR Sahkan UU Minerba...

Apalagi, pembahasan dan pengesahan RUU itu dilakukan di tengah kondisi Indonesia melawan virus corona (Covid-19).

RUU Minerba juga menuai kontroversi di masyarakat karena dianggap hanya pro pada pengusaha tambang.

Bahkan, dalam aksi mahasiswa besar-besaran tahun 2019, RUU ini menjadi salah satu yang ditolak untuk disahkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hingga akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Minerba.

Namun, pada Februari 2020 RUU tersebut kembali dibahas dan kemudian disahkan pada 12 Mei 2020.

Artianya, pembahasan RUU Minerba hanya dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan.

Kekuatan besar 

Melihat hal itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha menyayangkan pembahasan dan pengesahan RUU Minerba oleh DPR dan pemerintah terkesan buru-buru dan tidak transparan.

Ia pun menduga ada pihak yang sengaja mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tersebut.

"Kami menduga ada kekuatan besar di balik ini semua yang bisa menggerakan DPR maupun pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi Undang-Undang Minerba," kata Egi dalam diskusi online bertajuk "Menyikapi Pengesahan RUU Minerba", Rabu (13/5/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Nasional
UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Nasional
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Nasional
Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Nasional
BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

Nasional
Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Nasional
 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X