Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kita Harus Siap Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Kompas.com - 13/05/2020, 14:19 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia harus siap melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang mulai dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Akibat pandemi tersebut, kata dia, banyak hal yang harus dilakukan penyesuaian, termasuk soal pembelajaran.

"Kita harus siap melakukan pembelajaran jarak jauh sebagai pengganti metode pembelajaran konvensional," kata Ma'ruf saat menjadi keynote speaker dalam talkshow yang digelar secara online oleh Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah (KNEKS) dan Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI), Rabu (13/5/2020).

Pembelajaran jarak jauh memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi.

Baca juga: Cerita Guru Kiswanto Mengajar Jarak Jauh Murid SD Tanpa Internet

Sehingga, kreativitas para pengajar sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya sehingga mereka harus keluar dari gaya konvensional.

Mereka juga dituntut harus lebih inovatif dalam menyiapkan materi dan mekanisme pembelajaran.

Termasuk memanfaatkan seluruh potensi teknologi yang ada untuk membantu pelaksanaan pembelajaran.

"Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut harus mandiri, harus dapat memanfaatkan seluruh sumber pengetahuan untuk melengkapi proses pembelajaran jarak jauh," kata dia.

Baca juga: Guru, Ini Tips Pembelajaran Jarak Jauh dari Mendikbud Nadiem Makarim

Bagi mahasiswa, kata dia, meskipun banyak tantangan akan tetapi pembelajaran jarak jauh dapat memberikan keuntungan seperti misalnya, membuat sinergitas dan saling menguatkan antar perguruan tinggi.

"Dengan penggunaan teknologi, tidak ada lagi sekat antara satu perguruan tinggi dengan yang lain. Mahasiswa dapat dengan mudah mengikuti kuliah dari perguruan tinggi berbeda, sepanjang sesuai dengan minatnya," kata dia.

Selain itu, kata dia, pertukaran pengetahuan, hasil riset, dan kegiatan akademik lainnya antar perguruan tinggi juga akan semakin efektif.

Baca juga: KPAI Usulkan SPP Dikurangi Selama Pembelajaran Jarak Jauh Akibat Covid-19

Termasuk, kata Ma'ruf, dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk program ekonomi syariah.

"Metode pembelajaran jarak jauh untuk program ekonomi syariah agar jangan ada yang menggampangkan. Tidak boleh ada excuse terhadap kualitas, baik pembelajaran maupun pengujian," kata dia.

Kendati demikian, mahasiswa juga harus tetap bisa diuji dengan standar yang sama dengan kualitas pembelajaran konvensional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com