Kompas.com - 12/05/2020, 18:49 WIB
Para pengunjung salah satu pusat glosir di Sleman saat verifikasi data sebelum rapid test. Rapid test massal untuk pengunjung pusat glosir ini di laksanakan di GOR Pangukan, Sleman KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAPara pengunjung salah satu pusat glosir di Sleman saat verifikasi data sebelum rapid test. Rapid test massal untuk pengunjung pusat glosir ini di laksanakan di GOR Pangukan, Sleman

JAKARTA, KOMPAS.com - Metode polymerase chain reaction (PCR) maupun rapid test tetap dibutuhkan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena, mengatakan kedua metode tersebut tetap dapat diterapkan dalam menangani Covid-19.

Orang yang memiliki indikasi Covid-19, imbuh dia, sebaiknya menjalani rapid test corona. Apabila hasilnya reaktif, orang tersebut perlu mengonfirmasi dengan menjalani PCR.

"Kedua-duanya saling melengkapi dan dibutuhkan. Jangan saling dibenturkan,” ujar Melki saat dihubungi, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: 10.000 Warga Kota Pontianak Sudah Diuji Rapid Test, 329 Reaktif

Ia menegaskan, ditemukannya alat rapid test dengan tingkat akurasi rendah bukan alasan untuk meniadakan metode rapid test.

“Jangan metode rapid test yang dipersoalkan. Kalau ada kesalahan oknum atau institusi, ya perlu dikoreksi,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rekomendasi WHO

Saat ini, aturan impor barang untuk penanganan Covid-19 telah dilonggarkan dengan Special Access Scheme (SAS).

Melki mengatakan SAS diterapkan untuk mempercepat barang masuk di saat pandemi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dalam sebuah diskusi bertajuk Omnibus Law dan Kita di Hotel Ibis Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dalam sebuah diskusi bertajuk Omnibus Law dan Kita di Hotel Ibis Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020).
Meski demikian, imbuh dia, masuknya alat kesehatan dari negara lain tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.

Selain itu, alat tes kesehatan juga direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“WHO merekomendasikan barang-barang yang sesuai otoritas mereka,” ujar dia.

Memang tak semua rapid test kit memiliki akurasi rendah. Bahkan, ada sejumlah rapid test kit yang direkomendasikan WHO.

Dilansir drugtestsinbulk.com, WHO telah menguji sejumlah rapid test kit yang diproduksi berbagai negara. Dalam pengujian itu, ada tiga produk yang memiliki tingkat akurasi 80-an hingga 90-an persen.

Adapun alat rapid test dari Tiongkok dan Amerika Serikat yang telah diuji yakni InTec dengan tingkat akurasi 84,605 persen, Cellex dengan tingkat akurasi 86,555 persen, dan Healgen/Orient Gene dengan tingkat akurasi 91,665 persen.

Tapi meski sudah ada rekomendasi WHO, Melki menilai produk rapid test kit tersebut harus diuji kelayakan oleh lembaga yang berwenang

"Barang yang masuk ke Indonesia tetap harus diuji dan disetujui oleh Kemenkes” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Nasional
Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Nasional
Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Nasional
Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.