Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa-gesa Sebut Kurva Covid-19 Melandai

Kompas.com - 12/05/2020, 12:14 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengumumkan bahwa kasus penyebaran virus corona (Covid-19) sudah melandai.

"Pemerintah agar melakukan cek dan ricek, serta tidak tergesa-gesa menyampaikan informasi kepada masyarakat luas bahwa kurva kasus covid-19 melandai, namun juga disertakan dengan data yang riil dan komprehensif," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/5/2020).

Menurut Bambang, butuh waktu satu hingga dua minggu untuk memproses data yang diumumkan.

Baca juga: BNPB: Mungkin Kasus Covid-19 Melandai pada Juni

Oleh karena itu, lanjut dia, data yang diumumkan pemerintah bukanlah data gambaran kasus rill pada saat hari diumumkannya data tersebut.

"Sehingga menyebabkan data yang diumumkan tiap hari bukanlah data baru, tetapi terlambat dari kasus infeksinya," ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini juga mendesak pemerintah menginformasikan perkembangan covid-19 di Indonesia secara transparan dan akurat,

Hal itu, kata dia, diperlukan agar penanganan Covid-19 di Indonesia bisa dilakukan dengan tepat.

Baca juga: Penjelasan Pemerintah soal Kurva Covid-19 yang Diklaim Melandai

Selain itu, Bambang juga mengusulkan ada evaluasi sistem pemeriksaan Covid-19.

Sebab, berdasarkan laporan yang ia terima dari daerah, banyak warga dengan status orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dunia.

"Rata-rata jumlah orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP yang meninggal mencapai jumlah tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan yang terkonfirmasi meninggal akibat positif terjangkit virus corona," ucap Bambang Soesatyo.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebutkan, laju kasus virus corona di Indonesia mengalami penurunan hingga 11 persen.

Baca juga: Kurva Covid-19 di Indonesia Melandai, Apa yang Salah dari Datanya?

Kendati begitu, dia meminta semua anggota masyarakat tetap waspada dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

"Laju kasus baru menurun sampai 11 persen, tetapi hal ini bukan berarti kita lengah," ucap Doni Monardo dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Senin (4/5/2020).

Dia mengingatkan, masih ada potensi penyebaran virus corona dari sejumlah klaster. Terlebih lagi, ada 89.000 pekerja migran dari luar negeri yang pulang ke Tanah Air.

"Kehadiran sejumlah PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang berpotensi menular, Jamaah Tabligh klaster Gowa, beberapa tempat industri, pemudik yang lolos pemeriksaan aparat. Ini bisa berpotensi meningkatkan kasus kembali," ujarnya.

Untuk itu, Doni meminta kerja sama seluruh masyarakat dalam menangani pandemi virus corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com