Penjelasan Pemerintah soal Kurva Covid-19 yang Diklaim Melandai

Kompas.com - 11/05/2020, 15:42 WIB
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Dok. BNPBKetua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (3/4/2020).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menjelaskan pernyataan pemerintah soal  kurva Covid-19 yang melandai.

Wiku mengatakan, yang dimaksud adalah laju kasus menurun yang dilihat secara mingguan, bukan harian.

"Jadi, yang dimaksud kurva melandai ini adalah suatu tren yang dilihat mingguan. Apabila tren mingguan turun, itulah yang disebut melandai," ujar Wiku dalam video conference, Senin (11/5/2020).

"Jadi kurvanya tidak melandai, tapi laju penambahannya yang menurun. Jadi, otomatis jumlahnya kumulatifnya stagnan dan landai," kata dia.

Baca juga: Kurva Covid-19 Disebut Melambat, Ahli: Rasio Test di Indonesia Rendah

Wiku menyebutkan, melandainya kurva ini dapat dilihat di 10 provinsi dengan dengan kasus positif terbanyak di Indonesia.

Namun, jika dilihat secara harian, ia mengakui bahwa kurvanya masih fluktuatif.

"Misalnya pada April sempat meningkat. Kemudian, kemudian turun, lalu naik lagi. Makanya enggak bisa dilihat harian tapi mingguan," ujar dia.

Klaim bahwa kurva Covid-19 sudah melandai sebelumnya dipertanyakan oleh ahli.

Baca juga: Gugus Tugas: Gerakan Kurva Covid-19 Melandai, tapi Bukan Berarti Berakhir

Ahli biostatistik Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Elyazar menilai kurva yang dimiliki oleh pemerintah belum sesuai dengan standar ilmu epidemiologi.

" Kurva epidemiologis atau kurva epidemi jadi basic dari semua ini (kasus Covid-19). Ini sangat penting untuk melihat apakah klaim melambat atau landainya kasus, itu terpenuhi atau tidak," katanya dalam diskusi "Mengenal Kurva Epidemi Covid-19", Jakarta, Sabtu (10/5/2020).

Iqbal menyebutkan, sampai saat ini pemerintah Indonesia hanya menampilkan kurva yang terdiri dari pertambahan kasus dan tanggal pelaporan pada masyarakat. 

Baca juga: Jokowi: Mei, Kurva Pasien Covid-19 Harus Sudah Menurun, Apa Pun Caranya

Seharusnya, secara umum kurva epidemi menggambarkan jumlah kasus baru dari waktu ke waktu.

Kurva tersebut menjadi alat visualisasi standar untuk menjelaskan perjalanan wabah, menentukan sumber dan kapan terjadinya penularan, menentukan puncak pandemi, memperkirakan akhir pandemi, serta mengevaluasi efektivitas intervensi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X