Izinkan Operasional Kendaraan Umum, Ini Ketentuan untuk Transportasi Darat

Kompas.com - 12/05/2020, 07:09 WIB
Petugas memeriksa kendaraan roda empat di Jalan tol Jakarta - Cikampek Km 47, Karawang, Jawa Barat, Rabu (6/5/2020). Penyekatan akses transportasi di tol Jakarta - Cikampek tersebut sebagai tindak lanjut kebijakan larangan mudik dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/foc. ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu ChazarPetugas memeriksa kendaraan roda empat di Jalan tol Jakarta - Cikampek Km 47, Karawang, Jawa Barat, Rabu (6/5/2020). Penyekatan akses transportasi di tol Jakarta - Cikampek tersebut sebagai tindak lanjut kebijakan larangan mudik dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

SE itu bertujuan agar mereka yang tengah melaksanakan tugas penanganan Covid-19 tidak terhambat mobilitasnya.

SE tersebut juga mengakibatkan izin operasional kendaraan umum dibuka kembali di masa larangan mudik.

Baca juga: Pemerintah Sebut Akan Ada Relaksasi PSBB, Ekonomi Harus Tetap Bergerak

Meski demikian, sejumlah persyaratan harus dilakukan oleh penyedia jasa transportasi umum. Karenanya masing-masing Direktorat Jenderal (Ditjen) di Kementerian Perhubungan menerbitkan SE yang mengatur operasional transportasi masing-masing moda.

Adapun operasional moda transportasi darat diatur dalam SE Ditjen Perhubungan Darat No. HK.201/1/2/DRJD/2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Darat untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pertama, SE tersebut mewajibkan pemesanan tiket dilakukan di kantor pusat dan cabang penyedia jasa transportasi darat. Para penumpang pun diwajibkan membeli tiket pergi dan pulang sekaligus, kecuali mereka yang hendak melakukan perjalanan terusan yang berbeda.

Baca juga: Pemerintah Izinkan Semua Moda Transportasi Beroperasi Besok dengan Batasan Kriteria Penumpang

Kedua, penyedia jasa transportasi wajib memastikan calon pemumpang memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan Gugus Tugas sebelum memberikan tiket.

Ketiga, penyedia jasa transportasi juga harus memastikan awak kendaraannya memiliki surat keterangan negatif Covid-19, maksimal setelah 14 hari keluar hasil tes. Para awak kendaraan juga diwajibkan mengenakan masker dan sarung tangan selama bertugas.

Keempat, penumpang wajib mengenakan masker sepanjang perjalanan. Kelima, kendaraan umum yang diizinkan beroperasi harus memasang tanda khusus yang diberikan oleh pejabat pemberi izin.

Baca juga: Ketua MPR: Kebijakan Pemerintah Operasikan Kembali Transportasi Umum Membingungkan

Keenam, setiap kendaraan umum yang diperbolehkan beroperasi wajib singgah di terminal penumpang. Ketujuh, setiap kendaraan umum yang diizinkan beroperasi diperbolehkan pula mengangkut barang untuk jenis pelayanan sebagaimana diatur dalam SE No. 4 Tahun 2020 dari Gugus Tugas dengan jangka waktu tiga bulan.

Kedelapan, penyedia jasa transportasi wajib melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kesepuluh, penyedia jasa transportasi dan penumpang wajib memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan instansi terkait, dalam hal ini Gugus Tugas, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Nasional
BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

Nasional
PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

Nasional
UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

Nasional
Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

Nasional
Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

Nasional
KSAL Luncurkan 2 KRI Jenis Angkut Tank guna Penuhi MEF III

KSAL Luncurkan 2 KRI Jenis Angkut Tank guna Penuhi MEF III

Nasional
Kemenkes: Tak Ada Gejala Khas jika Terpapar Virus Corona B.1.1.7

Kemenkes: Tak Ada Gejala Khas jika Terpapar Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jaksa Bacakan Tuntutan terhadap Djoko Tjandra Kamis Hari Ini

Jaksa Bacakan Tuntutan terhadap Djoko Tjandra Kamis Hari Ini

Nasional
UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

Nasional
Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Nasional
Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Nasional
Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X