Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Izinkan Semua Moda Transportasi Beroperasi Besok dengan Batasan Kriteria Penumpang

Kompas.com - 06/05/2020, 11:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, semua moda transportasi direncanakan kembali beroperasi mulai Kamis (7/5/2020) besok, namun dengan pembatasan kriteria penumpang.  

Menurut Budi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ditugaskan untuk menjabarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian.

Inti dari penjabaran Permenhub dan Surat Edaran Menko Perekonomian itu adalah memberikan kelonggaran untuk moda transportasi kembali beroperasi. 

Kebijakan ini, kata Budi, dimaksudkan agar perekonomian nasional tetap berjalan. Namun demikian, kebijakan ini bukan berarti mencabut larangan mudik buat masyarakat.  

Baca juga: Kata Kemenhub Soal Sanksi Mudik Mulai 7 Mei 2020

"Dimungkinkan semua angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi dengan catatan satu, harus menaati protokol kesehatan," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V secara virtual, Rabu (6/5/2020).

"Rencananya operasinya mulai besok, pesawat dan segala macamnya dengan orang-orang khusus, tapi enggak ada mudik," ujar Budi. 

Budi mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menyampaikan kriteria terkait siapa saja yang diperbolehkan untuk menggunakan moda transportasi tersebut selama larangan mudik.

"Yang kedua, BNPB akan memberikan kriteria. Di sini ada kriteria tertentu, nanti BNPB sama Kemenkes bisa menentukan dan bisa dilakukan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi, Covid-19, dan Hikayat Mudik

Budi menambahkan, salah satu kriteria yang bisa menggunakan moda transportasi adalah pejabat negara seperti anggota DPR.

"Secara spesifik saya sampaikan bapak-bapak adalah petugas negara, pejabat negara, boleh melakukan movement sesuai tugasnya, tapi enggak ada mudik," ucapnya.

"Jadi beruntunglah bapak-bapak jadi anggota DPR mendapatkan itu. Termasuk kami melakukan perjalanan, sejauh itu untuk tugas negara," sambungnya.

Baca juga: Komisi V Gelar Rapat Dengan Menhub Bahas Antisipasi Mudik Lebaran

Lebih lanjut, Budi mengatakan, aturan tersebut akan diumumkan pada Rabu siang ini.

Menurut dia, aturan tersebut akan dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Untuk detailnya secara maraton nanti jam satu (13.00 WIB) saya dengan dirjen udara, besok dengan dirjen kereta api, darat, dan laut agar penjabaran disampaikan ke khalayak," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Caleg Anak-Cucu Presiden: Trah Soekarno hingga SBY, Siapa Unggul?

Persaingan Caleg Anak-Cucu Presiden: Trah Soekarno hingga SBY, Siapa Unggul?

Nasional
Anak Bambang Pacul Raih 2,5 Juta Suara di Pemilihan DPD Jateng, Tempel Ketat Taj Yasin

Anak Bambang Pacul Raih 2,5 Juta Suara di Pemilihan DPD Jateng, Tempel Ketat Taj Yasin

Nasional
Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulsel, Total Sepanjang 201 Kilometer

Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulsel, Total Sepanjang 201 Kilometer

Nasional
Menpan-RB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Mengacu Ketersediaan Hunian

Menpan-RB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Mengacu Ketersediaan Hunian

Nasional
KPK Selidiki Akuisisi Perusahaan Minyak Perancis M&P oleh PT Pertamina

KPK Selidiki Akuisisi Perusahaan Minyak Perancis M&P oleh PT Pertamina

Nasional
Menko Polhukam Hadi Ajak PBNU Jaga Kondusivitas Setelah Pemilu

Menko Polhukam Hadi Ajak PBNU Jaga Kondusivitas Setelah Pemilu

Nasional
Kontras Sambangi KPU, Tagih Tanggung Jawab Kematian Petugas Pemilu

Kontras Sambangi KPU, Tagih Tanggung Jawab Kematian Petugas Pemilu

Nasional
Hadi Tjahjanto Jadi Menko Polhukam Dinilai Cara Jokowi Amankan Sisa Masa Pemerintahan

Hadi Tjahjanto Jadi Menko Polhukam Dinilai Cara Jokowi Amankan Sisa Masa Pemerintahan

Nasional
KPK Bentuk Tim Lintas Biro Tangani Kasus Pungli di Rutan

KPK Bentuk Tim Lintas Biro Tangani Kasus Pungli di Rutan

Nasional
Minta Izin Pemda Ubah Pelabuhan Lama Makassar Jadi 'City Center', Jokowi: Kalau Enggak Diizinkan, Enggak Jadi...

Minta Izin Pemda Ubah Pelabuhan Lama Makassar Jadi "City Center", Jokowi: Kalau Enggak Diizinkan, Enggak Jadi...

Nasional
Kasus Pembangunan 3 Kampus IPDN, Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun Bui

Kasus Pembangunan 3 Kampus IPDN, Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun Bui

Nasional
ICW Kritik Ketua KPU Enggan Buka Anggaran Sirekap ke Media

ICW Kritik Ketua KPU Enggan Buka Anggaran Sirekap ke Media

Nasional
'Real Count' Sementara Menteri dan Wamen Jokowi yang Jadi Caleg: Yasonna Laoly hingga Dito Ariotedjo

"Real Count" Sementara Menteri dan Wamen Jokowi yang Jadi Caleg: Yasonna Laoly hingga Dito Ariotedjo

Nasional
ICW Sambangi KPU, Minta Informasi Pengadaan dan Pengembangan Sirekap

ICW Sambangi KPU, Minta Informasi Pengadaan dan Pengembangan Sirekap

Nasional
Polri Tangkap Buron Jepang Yusuke Yamazaki di Batam

Polri Tangkap Buron Jepang Yusuke Yamazaki di Batam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com