Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Vaksin Covid-19, Pemerintah Didesak Optimalisasi PSBB

Kompas.com - 11/05/2020, 13:35 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) Iqbal Elyazar mendesak pemerintah mengoptimalisasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seiring belum ditemukannya vaksin Covid-19.

"Saya melihat PSBB itu pilihan kita, optimalisasi PSBB yang harus dipertahankan," ujar Iqbal dalam konferensi pers Koalisi Warga untuk Covid-19, Senin (11/5/2020).

Iqbal menyebut, secara teori, implementasi dari penerapan PSBB berdampak dalam meredam penyebaran virus corona.

Baca juga: Acara Penutupan McDonalds Sarinah Langgar PSBB, Satpol PP Tegur Manajamen

Dia juga mencatat terjadi pengurangan akivitas warga di luar rumah yang berada di Pulau Jawa sebanyak 50 persen.

Menurutnya, momentum tersebut yang harus dipertahankan pemerintah dengan mendorong daerah lain turut mengoptimalisasi PSBB.

"Di daerah lain optimsalisi PSBB itu yang belum berjalan optimal, kita butuh sampai 80 persen, kita belum melihat itu. Jadi, masih ada ruang perbaikan PSBB," katanya.

Baca juga: Surabaya Dinilai Gagal Tangani Covid-19 Saat PSBB, Apa Penyebabnya?

Sementara itu, pakar epidemiologi dari Universitas Padjajaran Bandung Panji Fortuna Hadisoemarto menuturkan, pshycal distancing menjadi satu-satunya metode untuk mengurangi penularan saat vaksin belum ditemukan.

Walaupun begitu, pemerintah juga harus memperhitungkan perekonomian, sosial, politik, dan keamanan.

"Idealnya adalah kondisi yang diperlukan harus disiapkan. Bansos harus jalan, keberlangsungan hidup jalan, penghidupan juga harus terjamin," ungkap Panji.

Baca juga: PSBB, Masa Tepat bagi Orangtua Tingkatkan Kualitas Hubungan Keluarga

Diberitakan, penelitian pengembangan vaksin virus corona yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan kini telah memasuki uji klinis.

Akan tetapi, Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) telah memperingatkan bahwa kecil kemungkinan untuk memiliki vaksin tersebut sebelum akhir 2021.

Pengembangan dan distribusi massal vaksin secara luas dipandang sebagai cara yang paling mungkin untuk mengendalikan Covid-19.

Pemerintah di seluruh dunia telah menggelontorkan dana untuk penelitian vaksin ketika perusahaan farmasi, universitas, dan lembaga penelitian saling berlomba dalam mengembangkan vaksin.

 

Tiga perusahaan farmasi terbesar AS, Inovio, Moderna, dan Pfizer kini telah memulai uji klinis, yaitu tahap pertama dalam pengembangan vaksin.

Sementara itu, para peneliti di Oxford University yang didukung oleh Pemerintah Inggris mengatakan mereka bertekad untuk memproduksi vaksin pada musim gugur nanti.

Pejabat Senior WHO Dale Fisher menyebut vaksin untuk Covid-19 tidak akan siap hingga akhir tahun depan.

"Saya pikir akhir tahun depan adalah ekspektasi yang sangat masuk akal," kata Fisher dilansir dari CNBC, Senin (4/5/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com