Kemenlu Dinilai Lamban, Bamsoet Sebut Laporan Kematian ABK Sejak Desember 2019

Kompas.com - 11/05/2020, 10:09 WIB
Sebuah tangkapan layar dari video yang dipublikasikan media Korea Selatan MBC memperlihatkan, seorang awak kapal tengah menggoyang sesuatu seperti dupa di depan kotak yang sudah dibungkus kain berwarna oranye. Disebutkan bahwa kotak tersebut merupakan jenazah ABK asal Indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China. MBC/Screengrab from YouTubeSebuah tangkapan layar dari video yang dipublikasikan media Korea Selatan MBC memperlihatkan, seorang awak kapal tengah menggoyang sesuatu seperti dupa di depan kotak yang sudah dibungkus kain berwarna oranye. Disebutkan bahwa kotak tersebut merupakan jenazah ABK asal Indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai Kementerian Luar Negeri lamban dalam merespons kasus kematian yang menimpa tiga anak buah kapal ( ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera China, Long Xing 629.

Sebab, peristiwa nahas yang diduga akibat adanya eksploitasi oleh pemilik kapal itu terjadi sejak Desember 2019 dan Maret 2020.

Sementara, Kemenlu baru bergerak setelah adanya pemberitaan dari media Korea Selatan pada paruh kedua Mei 2020.

"Akibat kelambanan dan sikap minimalis itu, para almarhum dan keluarganya tidak mendapatkan perlakuan yang layak," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2020).

"Lagipula viralnya peristiwa ini bukan karena inisiatif institusi pemerintah berbagi informasi kepada masyarakat. Tetapi, karena pemberitaan pers Korea Selatan dan aksi warganet memviralkannya," ujar dia.    

Baca juga: Soal ABK WNI di Kapal China: Temuan Menlu dan Investigasi Pemerintah China

Bamsoet mengungkapkan, dirinya mendapat informasi dari kolega para almarhum bahwa peristiwa pelarungan itu telah masuk dan diterima Kemenlu sejak Desember 2019 lalu.

Selain melaporkan identitas para ABK yang meninggal, kolega para almarhum juga meminta Kemenlu RI mendorong KBRI Seoul di Korsel untuk mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Kematian untuk keperluan mengurus asuransi bagi ketiga almarhum. 

"Surat ini penting karena asuransi di Indonesia baru bisa membayar asuransi ketiga almarhum, jika ada surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri RI dalam hal ini KBRI," kata Bamsoet.

Namun, menurut dia, surat itu tidak direspon oleh Kemlu sejak dilaporkan. Akibatnya, asuransi para almarhum tak bisa diurus selama berbulan-bulan.

Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Penyakit ABK yang Dilarung di Laut Masih Misterius

Untuk membantu keluarga almarhum yang mengalami kesulitan, para kolega hanya bisa memberi sebagian dari total Rp 150 juta nilai asuransi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X