Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Tagih Pemda yang Belum Serahkan Data Penerima Bansos Tunai

Kompas.com - 08/05/2020, 21:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara menagih pemerintah daerah (pemda) yang belum menyerahkan data penerima bantuan sosial (bansos) tunai.

Hal itu disampaikan Juliari melalui video conference, Jumat (8/5/2020).

"Masih ada daerah-daerah yang belum mengirimkan datanya. Ini sudah kami informasikan agar segera mengirimkan datanya yang jumlahnya sekitar 1,2 juta KK (kepala keluarga) yang masih kami tunggu dari daerah," ujar Juliari.

Baca juga: Warga Miskin Bertambah, Mensos Minta Pemda Bantu Lengkapi Data Penerima Bansos

Bansos tunai ialah bantuan langsung berupa uang tunai sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Kementerian Sosial menargetkan penyaluran bansos tunai kepada 9 juta KK. 

Ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini 7,8 juta data KK sudah masuk dalam daftar.

Kementerian Sosial menargetkan penyaluran bansos tunai tahap pertama selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Karena itu, Mensos meminta pemda segera menyerahkan data penerima bansos tunai ke Kementerian Sosial.

Baca juga: ODP dan PDP yang Isolasi Mandiri Tak Lagi Dapat Bansos, Pemkot Jakpus Minta Warga Kumpulkan Bantuan

 

Hingga kini baru 2,6 juta KK yang menerima bansos tunai tahap pertama.

"Kami memberikan keleluasaan kelongggaran kepada seluruh kabupaten kota untuk memberikan data keluarga-keluarga yang benar-benar terdampak di wilayahnya untuk kami berikan bansos tunai," ujar Juliari.

"Kami sangat berharap daerah dalam hal ini pemkab dan pemkot memberikan kami data yang akurat sehingga bansos tunai ini dapat disalurkan secara tepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com