Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Miskin Bertambah, Mensos Minta Pemda Bantu Lengkapi Data Penerima Bansos

Kompas.com - 08/05/2020, 20:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara meminta pemerintah daerah (pemda) membantu pemerintah pusat melengkapi data penerima bantuan sosial (bansos) di wilayah mereka masing-masing.

Pemerintah membutuhkan pembaharuan data agar bansos yang disalurkan di daerah tepat sasaran.

"Kami tentunya sangat berkepentingan koordinasi dengan daerah baik dalam rangka pendataan yang akurat sehingga pada saat penyaluran baik bansos sembako dan bansos tunai ini bisa berjalan dengan baik," kata Juliari melalui video conference, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Sri Mulyani Soal Bansos: Masalahnya Bukan di Anggaran...

Juliari menyatakan, sejatinya Kementerian Sosial telah memiliki data penerima yang akan mendapatkan bansos.

Data tersebut tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun, ia memprediksi jumlah penerima bansos bertambah.

Hal itu terjadi lantaran semakin banyak orang yang mendadak masuk dalam kategori miskin akibat kehilangan pendapatan semasa pandemi Covid-19.

Ia pun mempersilakan masing-masing kepala daerah menambah jumlah data penerima dengan memasukkan nama-nama baru di luar DTKS.

"DTKS hanyalah menjadi referensi. Tidak harus menggunakan DTKS sebagai satu-satunya data untuk penerima bansos tunai (dan sembako). Jadi kami sangat berharap daerah dalam hal ini pemkab dan pemkot memberikan kami data yang akurat," ujar Juliati.

Baca juga: ODP dan PDP yang Isolasi Mandiri Tak Lagi Dapat Bansos, Pemkot Jakpus Minta Warga Kumpulkan Bantuan

"Sehingga bansos tunai ini dapat disalurkan secara tepat. Kami memberikan keleluasaan kelongggaran kepada seluruh kabupaten kota untuk memberikan data keluarga-keluarga yang benar-benar terdampak di wilayahnya untuk kami berikan bansos tunai (dan sembako)," kata Juliari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com