Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Penanganan Covid-19: PSBB Bukan untuk Mengatur Kita...

Kompas.com - 06/05/2020, 17:20 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengimbau masyarakat untuk terus mematuhi kebijakan pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

Salah satunya, kata dia, dengan mematuhi aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"PSBB bukan untuk mengatur kita tetapi kita gunakan untuk mengatur agar penyakit ini berhenti, agar penyakit ini tidak menular lagi agar kita tidak tertular penyakit ini itu hakikat PSBB," kata Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Wali Kota Padang Minta Menteri Kompak soal PSBB

Menurut Yuri, kepatuhan pada PSBB adalah salah satu senjata ampuh untuk memberantas Covid-19.

Oleh karena itu, Yuri berharap PSBB bisa menjadi acuan masyarakat untuk bisa membantu menghentikan penyebaran virus corona.

"Sehingga kita melakukan itu bukan karena dipaksa oleh aturan tetapi kesadaran sepenuhnya bahwa kita tidak ingin sakit, tidak ada yang bisa memberikan jaminan kalau keluar rumah tidak akan tertular orang lain," ungkapnya.

Yuri juga mengatakan bahwa saat ini masih terjadi penularan Covid-19 di masyarakat.

Pemerintah mencatat ada 367 kasus baru positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir sejak Selasa (5/5/2020).

Penambahan itu membuat secara akumulatif ada 12.438 kasus Covid-19 di Indonesia, sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Selain itu, ada penambahan 120 pasien Covid-19 yang kini dinyatakan sembuh.

Baca juga: Pemakaian Listrik Rumah Tangga Meningkat Selama PSBB Jakarta

Mereka kini sudah dinyatakan negatif virus corona setelah dua kali menjalani pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

Total pasien yang sudah dinyatakan sembuh kini berjumlah 2.317 orang.

Kendati demikian, Yuri menambahkan, saat ini masih terjadi penambahan 23 pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19. Sehingga total kasus meninggal dunia kini menjadi 895 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com