Salin Artikel

Politikus PKS Minta Kartu Prakerja Disetop, Ini Alasannya...

Sebab, tidak semua daerah di Indonesia dapat terkoneksi dengan jaringan internet.
Ditambah, pemerintah menggelontorkan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp 5,6 triliun untuk program tersebut.

"Juga pengelolaan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini dengan alokasi anggaran Rp 5,6 Triliun, sehingga program ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia dan tidak transparan," kata Kurniasih dalam interupsi rapat paripurna, Selasa (5/5/2020).

Berdasarkan hal tersebut, Kurniasih mendorong DPR secara institusional untuk meminta pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja.

Ia juga mengusulkan, agar anggaran Kartu Prakerja dialihkan untuk membantu para pekerja yang terdampak Covid-19.

"Dalam kesempatan ini, mendorong DPR RI untuk meminta kepada pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja dan dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi dan upaya recovery kondisi ekonomi pasca pandemi," ujar dia.

Kata Politikus Golkar

Sementara itu, Anggota Komisi XI Fraksi Golkar M Misbakhun mengatakan, Kartu Prakerja merupakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam janji kampanye dalam Pemilu 2019.

"Mereka daftar dengan daring melalui situs kartu prakerja, siapa saja yang sedang mencari kerja korban PHK dan diperluas masyarakat terdampak Covid-19 untuk mendapat bantuan kartu prakerja. Mereka dapat pelatihan supaya setelah pandemi siap untuk masuk ke dunia kerja," kata Misbakhun.

Misbakhun menegaskan, tidak ada kongkalikong dalam program Kartu Prakerja.

Saat ini, sudah sekitar 9 juta orang yang mendaftar di Kartu Prakerja.

"Proses ini daring dan sangat transparan tidak ada hengky pengky dan sentuhan apapun antara pencarinya langsung. Uang pun dikirim langsung dari rekening kas negara kepada mereka yang menerima," ujar dia.

Berdasarkan hal tersebut, Misbakhun menilai, DPR harus mendukung penuh program pemerintah tersebut karena memiliki manfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah ingin aktif dan terjun langsung menangani Covid-19 salah satunya kartu prakerja. Untuk itu, mari kita harapkan dukungan dari semua pihak kepada program pemerintah itu," pungkas dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/05/20055001/politikus-pks-minta-kartu-prakerja-disetop-ini-alasannya

Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke