May Day, Ketua DPR Puan Maharani Minta Pengusaha Tak PHK Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat hari buruh internasional atau May Day kepada seluruh buruh dan pekerja yang menjadi elemen penting dalam penggerak roda perekonomian negara.

Puan mengingatkan, dalam peringatan hari buruh internasional selama pandemi, tetap berpedoman pada protokol pencegahan Covid-19.

"Mari kita merayakan Hari Buruh tahun ini dengan berpedoman pada protokol kesehatan pandemi Covid-19 tanpa mengurangi arti penting May Day dalam sejarah perjuangan perbaikan nasib para buruh," kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2020).

Baca juga: Hari Buruh 1 Mei: Nasib Buruh di Tengah Pandemi Virus Corona

Puan mengatakan, di tengah suasana pandemi diharapkan semua pihak bergotong royong menangani wabah Covid-19, termasuk dampak ekonomi dan sosial.

Oleh karenanya, ia meminta para pemilih usaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para buruh.

"Saya berharap para pemilik usaha tidak mem-PHK para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahan. Pihak pemilik usaha dan para pekerjanya dapat bermusyawarah untuk menyelamatkan nasib perusahaan dan karyawannya sambil menunggu situasi perekonomian normal kembali," ujarnya.

Baca juga: Hari Buruh, Gelombang PHK di Tengah Pandemi Corona

Puan juga mengatakan, saat ini DPR tengah membahas RUU Cipta Kerja yang berkaitan dengan nasib para buruh.

Namun, sosialisasi dan penyerapan aspirasi terkait pasal-pasal ketenegakerjaan dalam RUU Cipta Kerja belum dilakukan secara optimal.

Oleh karenanya, klaster ketenagakerjaan diputuskan untuk ditunda pembahasannya.

"Sehingga DPR secara optimal menerima aspirasi dan masukan dari para buruh melalui serikat pekerja dan organisasi-organisasi buruh lainnya. Kita ingin RUU Cipta Kerja mewujudkan cipta sejahtera bagi masyarakat, khususnya para buruh," tuturnya.

Baca juga: Hari Buruh dan Bayang-bayang RUU Cipta Kerja

Lebih lanjut, Puan meminta, pemerintah untuk memberikan informasi terkait langkah-langkah strategis berikutnya yang harus dilakukan perusahaan yang diwajibkan menghentikan kegiatan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Selain itu, pemerintah harus memastikan para buruh yang terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan sosial.

"Informasi dari pemerintah tentang tahapan-tahapan menuju aktivitas normal orang bekerja dan berusaha sangat penting untuk menyusun langkah-langkah bagi kepastian berusaha yang terkait dengan nasib para buruh," pungkasnya.