Jokowi Disarankan Bentuk Tim Kecil untuk Evaluasi Kartu Prakerja

Kompas.com - 30/04/2020, 21:18 WIB
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
  *** Local Caption *** 
ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRAWarga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyarankan Presiden Joko Widodo membentuk tim kecil untuk mengevaluasi program Kartu Prakerja.

Hal ini untuk merespons berbagai kritik terkait program pelatihan senilai Rp 5,6 triliun tersebut.

"Kan ini sudah menjadi polemik. Banyak yang kontra. Oleh karena itu Presiden tidak ada salahnya membentuk tim kecil untuk mengevaluasi," kata Emrus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Ini Pendaftar Kartu Prakerja yang Dipertimbangkan Lolos, Siapa Saja?

Emrus menilai, tim kecil ini cukup beranggotakan tiga sampai lima orang. Namun, harus dipastikan tim tersebut independen dan bebas kepentingan.

Menurut dia, tim itu nantinya bisa bekerja dalam waktu singkat untuk mengevaluasi apakah program Kartu Prakerja memang tepat digulirkan di tengah pandemi virus corona Covid-19 ini.

"Evaluasi secara holistik, cukup dua Minggu selesai itu dievaluasi. Terjun ke lapangan. Wawancarai pesertanya, apakah benar pelatihan secara online itu efektif untuk meningkatkan skill," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah evaluasi dilakukan, tim bisa memberikan masukan kepada Presiden Jokowi. Presiden pun bisa memutuskan untuk mempertahankan atau pun mengalihkan anggaran pelatihan.

"Kalau dana yang dikeluarkan Rp 5,6 triliun tidak mencerminkan kualitas pelatihan, lebih baik dialihkan saja anggarannya," ucap Direktur Emrus Corner ini.

Emrus menilai, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bantuan langsung bagi masyarakat yang mengalami kesulitan di tengah pandemi Covid-19.

Sebab, meskipun pemerintah sudah menggelontorkan berbagai program jaring pengaman sosial, namun masih banyak masyarakat yang ekonominya mengalami kesulitan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Nasional
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Nasional
Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Nasional
UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

Nasional
Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

Nasional
Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Nasional
Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Nasional
Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.