Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/04/2020, 21:18 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyarankan Presiden Joko Widodo membentuk tim kecil untuk mengevaluasi program Kartu Prakerja.

Hal ini untuk merespons berbagai kritik terkait program pelatihan senilai Rp 5,6 triliun tersebut.

"Kan ini sudah menjadi polemik. Banyak yang kontra. Oleh karena itu Presiden tidak ada salahnya membentuk tim kecil untuk mengevaluasi," kata Emrus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Ini Pendaftar Kartu Prakerja yang Dipertimbangkan Lolos, Siapa Saja?

Emrus menilai, tim kecil ini cukup beranggotakan tiga sampai lima orang. Namun, harus dipastikan tim tersebut independen dan bebas kepentingan.

Menurut dia, tim itu nantinya bisa bekerja dalam waktu singkat untuk mengevaluasi apakah program Kartu Prakerja memang tepat digulirkan di tengah pandemi virus corona Covid-19 ini.

"Evaluasi secara holistik, cukup dua Minggu selesai itu dievaluasi. Terjun ke lapangan. Wawancarai pesertanya, apakah benar pelatihan secara online itu efektif untuk meningkatkan skill," kata dia.

Setelah evaluasi dilakukan, tim bisa memberikan masukan kepada Presiden Jokowi. Presiden pun bisa memutuskan untuk mempertahankan atau pun mengalihkan anggaran pelatihan.

"Kalau dana yang dikeluarkan Rp 5,6 triliun tidak mencerminkan kualitas pelatihan, lebih baik dialihkan saja anggarannya," ucap Direktur Emrus Corner ini.

Emrus menilai, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bantuan langsung bagi masyarakat yang mengalami kesulitan di tengah pandemi Covid-19.

Sebab, meskipun pemerintah sudah menggelontorkan berbagai program jaring pengaman sosial, namun masih banyak masyarakat yang ekonominya mengalami kesulitan.

"Kalau lebih banyak ruginya daripada untungnya, alokasikan dana itu untuk menolong masyarakat," ucap Emrus.

Baca juga: Riset Indef: Kartu Prakerja Dapat Sentimen Negatif di Twitter

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menolak usul sejumlah pihak untuk mengalihkan dana pelatihan di Kartu Prakerja menjadi bantuan langsung tunai.

Airlangga beralasan, pemerintah juga sudah menggelontorkan anggaran dalam jumlah besar untuk program yang bersifat bantuan langsung.

"Kita sudah punya banyak BLT. Dan dalam BLT itu ada paketnya Rp 105 triliun," kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (22/4/2020).

Airlangga menyebut, anggaran Rp 105 triliun itu sudah disalurkan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu lewat berbagai program seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-unai, hingga berbagai program padat karya yang dilaksanakan sejumlah kementerian.

Bahkan, dalam program Kartu Prakerja juga terdapat bantuan langsung.

Baca juga: Jokowi: Korban PHK Diberi Prioritas Dapat Kartu Prakerja

 

Dari dana sebesar Rp 3.550.000 yang diterima pemegang kartu, hanya Rp 1 juta yang digunakan untuk biaya pelatihan. Sisanya akan diberikan kepada secara bertahap usai pelatihan selesai dilakukan.

"Ini jadi jaring pengaman sosial bagi korban PHK yang dipecat akibat pandemi covid-19," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com