Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/04/2020, 21:18 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyarankan Presiden Joko Widodo membentuk tim kecil untuk mengevaluasi program Kartu Prakerja.

Hal ini untuk merespons berbagai kritik terkait program pelatihan senilai Rp 5,6 triliun tersebut.

"Kan ini sudah menjadi polemik. Banyak yang kontra. Oleh karena itu Presiden tidak ada salahnya membentuk tim kecil untuk mengevaluasi," kata Emrus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Ini Pendaftar Kartu Prakerja yang Dipertimbangkan Lolos, Siapa Saja?

Emrus menilai, tim kecil ini cukup beranggotakan tiga sampai lima orang. Namun, harus dipastikan tim tersebut independen dan bebas kepentingan.

Menurut dia, tim itu nantinya bisa bekerja dalam waktu singkat untuk mengevaluasi apakah program Kartu Prakerja memang tepat digulirkan di tengah pandemi virus corona Covid-19 ini.

"Evaluasi secara holistik, cukup dua Minggu selesai itu dievaluasi. Terjun ke lapangan. Wawancarai pesertanya, apakah benar pelatihan secara online itu efektif untuk meningkatkan skill," kata dia.

Setelah evaluasi dilakukan, tim bisa memberikan masukan kepada Presiden Jokowi. Presiden pun bisa memutuskan untuk mempertahankan atau pun mengalihkan anggaran pelatihan.

"Kalau dana yang dikeluarkan Rp 5,6 triliun tidak mencerminkan kualitas pelatihan, lebih baik dialihkan saja anggarannya," ucap Direktur Emrus Corner ini.

Emrus menilai, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bantuan langsung bagi masyarakat yang mengalami kesulitan di tengah pandemi Covid-19.

Sebab, meskipun pemerintah sudah menggelontorkan berbagai program jaring pengaman sosial, namun masih banyak masyarakat yang ekonominya mengalami kesulitan.

"Kalau lebih banyak ruginya daripada untungnya, alokasikan dana itu untuk menolong masyarakat," ucap Emrus.

Baca juga: Riset Indef: Kartu Prakerja Dapat Sentimen Negatif di Twitter

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menolak usul sejumlah pihak untuk mengalihkan dana pelatihan di Kartu Prakerja menjadi bantuan langsung tunai.

Airlangga beralasan, pemerintah juga sudah menggelontorkan anggaran dalam jumlah besar untuk program yang bersifat bantuan langsung.

"Kita sudah punya banyak BLT. Dan dalam BLT itu ada paketnya Rp 105 triliun," kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (22/4/2020).

Airlangga menyebut, anggaran Rp 105 triliun itu sudah disalurkan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu lewat berbagai program seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-unai, hingga berbagai program padat karya yang dilaksanakan sejumlah kementerian.

Bahkan, dalam program Kartu Prakerja juga terdapat bantuan langsung.

Baca juga: Jokowi: Korban PHK Diberi Prioritas Dapat Kartu Prakerja

 

Dari dana sebesar Rp 3.550.000 yang diterima pemegang kartu, hanya Rp 1 juta yang digunakan untuk biaya pelatihan. Sisanya akan diberikan kepada secara bertahap usai pelatihan selesai dilakukan.

"Ini jadi jaring pengaman sosial bagi korban PHK yang dipecat akibat pandemi covid-19," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.