Ketua KPK Janji Dalami Informasi Anggota DPR Terkait Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, akan mendalami masukan dan informasi yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPR.

Beberapa legislator menyebut adanya kejanggalan dalam program Kartu Prakerja yang diinisasi pemerintah dan meminta KPK untuk mendalami.

"Tadi ada yang disebut tentang program Prakerja, informasi kita terima dan informasi itu kita dalami," kata Firli dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK secara virtual, Rabu (29/4/2020).

Firli mengatakan, KPK tak boleh gegabah dan harus bertindak berdasarkan fakta, bukti, dan keterangan.

Baca juga: Minta KPK Awasi Kartu Prakerja, Habiburokhman: Jangan sampai Pak Jokowi Ditipu Anak Kecil

"Apakah betul ada suatu persitiwa? Kalau betul ada suatu peristiwa, kita akan telaah apakah ini persitiwa pidana, kalau iya dapat ditemukan bukti permulaan cukup, sehingga membuat terang pidana dan kita temukan tersangkanya," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam rapat dengar pendapat (RDP), sebagian besar anggota Komisi III meminta KPK mengawasi program Kartu Prakerja.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan mendorong KPK menyelidiki potensi korupsi atas keterlibatan sejumlah platform digital dalam program Kartu Prakerja.

"Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun. Gagasan Pak Jokowi ini bagus," kata Arteria.

"Namun, bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaiman strategi pengawasannya?" lanjut dia.

Senada dengan Arteria, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman berpendapat, pengawasan yang lebih detail perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program tersebut.

"Kami ingin lebih detail soal Kartu Prakerja, tadi kurang detail. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan, KPK perlu mengawasi proses pengadaan jasa pelatihan dengan tarif harga yang tidak wajar.

Baca juga: Di RDP, Politisi PKB dan Demokrat Minta KPK Awasi Program Kartu Prakerja

"Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp 600.000, di YouTube itu gratis," ujar dia.

Berdasarkan hal tersebut, Habiburokhman mendorong KPK untuk mengejar pihak-pihak yang "bermain" dalam anggaran Kartu Prakerja.

"Itu dikejar pak, ini kita geregetan pak, kita pengin Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja jangan ada yang berani mengambil kesempatan," kata dia.