Selama 7 Bulan, Polisi Ini Akhirnya Berhasil Deradikalisasi Anak Pengikut ISIS

Kompas.com - 30/04/2020, 21:15 WIB
Sejumlah karangan bunga yang mendukung pemerintah untuk menolak paham radikalisme di depan Kantor Gubernur NTT Kontributor NTT, Sigiranus Marutho BereSejumlah karangan bunga yang mendukung pemerintah untuk menolak paham radikalisme di depan Kantor Gubernur NTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Kombes Mokhamad Ngajib membina seorang anak berinisial RES melalui program deradikalisasi.

Ngajib, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Covid-19 Polda Metro Jaya, mampu melepaskan anak tersebut dari paham radikalisme setelah melakukan pembinaan selama tujuh bulan.

“Alhamdulillah selama tujuh bulan dilakukan pembinaan dan berhasil dikeluarkan dari ideologi radikal,” kata Ngajib melalui keterangan tertulis, Kamis (30/4/2020).

Ia menuturkan, RES merupakan satu-satunya anak di bawah umur yang terpapar paham radikal dari Bahrun Naim.

Baca juga: Mantan Teroris: Anak yang Lama Hilang Kini Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi...

Bahrun Naim merupakan pimpinan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) asal Indonesia. Pada tahun 2014, Bahrun pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS.

Bahrun merupakan tokoh kunci di balik berdirinya sejumlah organisasi teror yang berafiliasi dengan ISIS, antara lain Mujahidin Indonesia Timur dan Barat (MIT/MIB), serta Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Kapolres Sukabumi, AKBP Ngajib memperlihatkan barang bukti benur lobster saat jumpa pers di Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (28/10/2016). Kontributor Sukabumi, Budiyanto Kapolres Sukabumi, AKBP Ngajib memperlihatkan barang bukti benur lobster saat jumpa pers di Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (28/10/2016).

Di tahun 2017, RES masuk dalam jaringan teroris. Ia juga memiliki kemampuan merakit senjata jenis AK-46 dan membuat bom asap.

Setelah terbebas dari paham radikalisme, RES kini hidup normal. Ia pun sudah menyelesaikan sekolahnya di sebuah SMK di daerah Jawa Barat.

Baca juga: KPAI Khawatir Anak Teroris Lintas Batas Benci Pemerintah Indonesia

“Setelah program deradikalisasi selesai dan sampai saat ini tetap dilakukan pendampingan. Sampai sekarang anak tersebut tetap normal dan jauh dari perilaku dan paham ideologi radikal,” katanya.

Atas hal tersebut, Ngajib baru-baru ini mendapat penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Alhamdulillah penghargaan yang diberikan oleh Ketua KPAI dan Kepala BNPT ini menjadi motivasi buat saya untuk terus berprestasi dan membuat karya yang bermanfaat bagi orang lain,” tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X