Salin Artikel

Jokowi Disarankan Bentuk Tim Kecil untuk Evaluasi Kartu Prakerja

Hal ini untuk merespons berbagai kritik terkait program pelatihan senilai Rp 5,6 triliun tersebut.

"Kan ini sudah menjadi polemik. Banyak yang kontra. Oleh karena itu Presiden tidak ada salahnya membentuk tim kecil untuk mengevaluasi," kata Emrus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Emrus menilai, tim kecil ini cukup beranggotakan tiga sampai lima orang. Namun, harus dipastikan tim tersebut independen dan bebas kepentingan.

Menurut dia, tim itu nantinya bisa bekerja dalam waktu singkat untuk mengevaluasi apakah program Kartu Prakerja memang tepat digulirkan di tengah pandemi virus corona Covid-19 ini.

"Evaluasi secara holistik, cukup dua Minggu selesai itu dievaluasi. Terjun ke lapangan. Wawancarai pesertanya, apakah benar pelatihan secara online itu efektif untuk meningkatkan skill," kata dia.

Setelah evaluasi dilakukan, tim bisa memberikan masukan kepada Presiden Jokowi. Presiden pun bisa memutuskan untuk mempertahankan atau pun mengalihkan anggaran pelatihan.

"Kalau dana yang dikeluarkan Rp 5,6 triliun tidak mencerminkan kualitas pelatihan, lebih baik dialihkan saja anggarannya," ucap Direktur Emrus Corner ini.

Emrus menilai, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bantuan langsung bagi masyarakat yang mengalami kesulitan di tengah pandemi Covid-19.

Sebab, meskipun pemerintah sudah menggelontorkan berbagai program jaring pengaman sosial, namun masih banyak masyarakat yang ekonominya mengalami kesulitan.

"Kalau lebih banyak ruginya daripada untungnya, alokasikan dana itu untuk menolong masyarakat," ucap Emrus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menolak usul sejumlah pihak untuk mengalihkan dana pelatihan di Kartu Prakerja menjadi bantuan langsung tunai.

Airlangga beralasan, pemerintah juga sudah menggelontorkan anggaran dalam jumlah besar untuk program yang bersifat bantuan langsung.

"Kita sudah punya banyak BLT. Dan dalam BLT itu ada paketnya Rp 105 triliun," kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (22/4/2020).

Airlangga menyebut, anggaran Rp 105 triliun itu sudah disalurkan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu lewat berbagai program seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-unai, hingga berbagai program padat karya yang dilaksanakan sejumlah kementerian.

Bahkan, dalam program Kartu Prakerja juga terdapat bantuan langsung.

Dari dana sebesar Rp 3.550.000 yang diterima pemegang kartu, hanya Rp 1 juta yang digunakan untuk biaya pelatihan. Sisanya akan diberikan kepada secara bertahap usai pelatihan selesai dilakukan.

"Ini jadi jaring pengaman sosial bagi korban PHK yang dipecat akibat pandemi covid-19," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/30/21185961/jokowi-disarankan-bentuk-tim-kecil-untuk-evaluasi-kartu-prakerja

Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke