Pemerintah Potong Iuran BPJS Ketenagakerjaan agar Pengusaha Bisa Bayar THR

Kompas.com - 30/04/2020, 19:30 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melonggarkan kewajiban perusahaan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini agar pengusaha tetap membayarkan tunjangan hari rayadan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pelonggaran ini akan memotong iuran Jamsostek sebesar 90 persen dari kondisi normal selama tiga bulan.

Total dana atau likuiditas yang didapat dari pelonggaran pembayaran iuran selama tiga bulan ini mencapai Rp 12,36 triliun.

Baca juga: MPR Setuju Anggaran Lembaga Dipotong Rp 27 Miliar dan Tak Ada THR

"Penundaan pembayaran Lewat Rancangan Peraturan Pemerintah total sebesar Rp 12,36 triliun," kata menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lewat video conference usai rapat kabinet terbatas, Kamis (30/4/2020).

Penghematan tersebut didapat dari penundaan pembayaran iuran program jaminan kecelakaan kerja Rp 2,6 triliun, jaminan kematian Rp 1,3 triliun dan penundaan jaminan pensiun sebesar Rp 8,74 triliun. 

Relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakarjaan ini merespons permintaan dari 116.705 perusahaan yang mengajukan relaksasi pembayaran

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan pihaknya tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan pelonggaran tersebut.

Baca juga: Serikat Pekerja Tuntut Audit Perusahaan yang Tak Mampu Bayar THR

RPP akan mengatur soal pelonggaran pembayaran iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKN) dan Jaminan Pensiun Jamsostek.

"JKK dan JKN dan pensiunan berupa penundaan pembayaran," ucap Ida.

Ida berharap pelonggaran tersebut bisa membantu para pengusaha dalam memenuhi kewajibannya pada pekerja. Termasuk membayar THR karyawan pada Lebaran 2020 ini.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Nasional
Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Nasional
Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

Nasional
Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

Nasional
Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total  63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total 63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Dokter Ingatkan Masyarakat Tak Nongkrong Setelah Bersepeda

Dokter Ingatkan Masyarakat Tak Nongkrong Setelah Bersepeda

Nasional
Bersepeda dengan Masker? Ini yang Harus Diperhatikan Menurut Dokter

Bersepeda dengan Masker? Ini yang Harus Diperhatikan Menurut Dokter

Nasional
Sambut Kebiasaan Baru, Destinasi Wisata Banyuwangi Hanya Buka 5 Hari dalam Sepekan

Sambut Kebiasaan Baru, Destinasi Wisata Banyuwangi Hanya Buka 5 Hari dalam Sepekan

Nasional
Ketua MPR Dorong Kementan Uji Klinis Kalung Eucalyptus

Ketua MPR Dorong Kementan Uji Klinis Kalung Eucalyptus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X