KILAS

Terima TKA China di Tengah Pandemi, Komisi X DPR: Bukti Pemerintah Inferior dengan Investor

Kompas.com - 30/04/2020, 19:13 WIB
Anggota Komisi X DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerima masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah Pandemi Covid-19. DOK. Humas DPR Anggota Komisi X DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerima masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah Pandemi Covid-19.

KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan pemerintah yang memberi izin masuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China di tengah situasi Covid-19.

Dalam wawancara via Whatsapp, Kamis (30/4/2020), Saleh mengatakan, kebijakan tersebut membuat pemerintah Indonesia nampak sangat inferior jika berhadapan dengan investor China tersebut.

"Pemerintah Indonesia terkadang kelihatan kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor China,” kata Saleh.

Saleh mengatakan, kedatangan TKA saat warga negara Indonesia (WNI) banyak yang membutuhkan pekerjaan dinilai kurang tepat.

Baca juga: Bolehkah Satgas Lawan Covid-19 DPR Bagikan Herbavid19 meski Belum Ada Izin Edar?

"Saat ini WNI sendiri banyak yang terdampak Covid-19 secara ekonomi lantaran sebagian perusahaan dalam negeri terpaksa merumahkan para pekerjanya," tambah Saleh.

Menurut Saleh, saat seperti ini seharusnya penanaman modal asing bermanfaat untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi WNI dan tenaga kerja lokal.

"Jika investasi asing justru mempekerjakan TKA, berarti investasi itu tidak memiliki added value atau nilai tambah," tandas Saleh.

Pemprov Sultra tolak TKA China

Saleh sendiri menyampaikan pendapat seperti itu terkiat penolakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan masyarakat terhadap masuknya 500 TKA ke daerahnya di masa pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, kedatangan TKA dari episentrum Covid-19 ini akan menimbulkan perasaan khawatir dan takut bagi masyarakat karena mereka dinilai potensial membawa virus ke Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Saleh meminta pemerintah mendengarkan dan memenuhi aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait penolakan TKA tersebut.

Baca juga: Rapat DPR, KPK Ingatkan soal Hukuman Mati jika Korupsi Dana Bencana

“Pemerintah pusat harus mendengar keluh kesah pemerintah daerah dan masyarakat Sultra. Aspirasi penolakan itu murni sebagai aspirasi berkenaan dengan penanggulangan Covid-19,” kata Saleh.

Penolakan TKA ini juga didukung adanya grafik persebaran Covid-19 yang masih menunjukkan pertambahan, baik jumlah pasien positif maupun yang meninggal akibat virus tersebut.

Politikus kelahiran Sibubuan ini mengatakan, kasus kedatangan TKA asal China di masa pandemi seperti ini bukan sekali ini saja.

“Tempo hari ada juga puluhan orang TKA asal China yang tiba di Kepulauan Riau. Itu juga menimbulkan polemik dan perdebatan," tutur Saleh.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X